REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menolak pernyataan palsu Israel yang menyebutkan kedua negara sedang mendiskusikan kemungkinan Israel mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Ini merupakan perselisihan yang langka antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Mengenai masalah penerapan kedaulatan, saya dapat mengatakan telah berbicara dengan orang Amerika mengenai hal itu untuk beberapa lama," ujar Netanyahu dalam rapat tertutup legislator partai Likud.
Netanyahu mengacu pada penerapan hukum Israel ke permukiman, sebuah langkah yang setara dengan aneksasi. Saat ini penerapan hukum tersebut berada di bawah yurisdiksi militer Israel, yang telah menduduki Tepi Barat sejak perang 1967.
Namun Gedung Putih membantah telah melakukan diskusi semacam itu. Seorang pejabat senior Israel juga mengatakan Netanyahu belum membuat proposal penggabungan khusus ke Washington.
"Laporan Amerika Serikat berdiskusi dengan Israel untuk rencana aneksasi untuk Tepi Barat salah. Amerika Serikat dan Israel tidak pernah membahas usulan semacam itu," ujar Juru Bicara Gedung Putih Josh Raffel
Ia mengatakan saat ini fokus presiden tetap pada inisiatif perdamaian Israel-Palestina. Beberapa pengamat mengatakan ucapan Netanyahu kepada Likud kemungkinan sebagai langkah menenangkan sayap kanan di kabinetnya daripada sebuah rencana konkret.
Seorang pengamat urusan politik Israel menggambarkan komentar Netanyahu sebagian besar bersifat ideologis. Ia mengatakan tidak mungkin ada langkah praktis yang akan diambil dalam waktu dekat.
Namun pernyataan tersebut telah memicu kemarahan rakyat Palestina. Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah mengatakan setiap aneksasi akan menghancurkan semua upaya proses perdamaian.
"Tidak ada yang berhak membahas situasi tanah Palestina yang diduduki," Abu Rdainah mengatakan dari Moskow, di mana Abbas mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin di tengah laporan mereka dapat mendiskusikan opsi baru untuk mediasi Timur Tengah.
Dunia internasional menganggap permukiman Israel ilegal. Namun Israel membantah hal tersebut.
Juru bicara Likud tidak menyebutkan kerangka waktu untuk aneksasi atau membahas rincian lebih lanjut mengenai diskusi dengan AS. Menurutnya Netanyahu mengatakan kepada anggota parlemen perubahan status permukiman harus dikoordinasikan, terlebih dahulu dengan AS, sekutu utama Israel.
Seorang pejabat senior Israel kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan, Netanyahu belum mengajukan proposal aneksasi khusus kepada AS dan bagaimanapun AS belum menyatakan kesepakatannya mengenai proposal tersebut.
"Israel memperbarui AS tentang usulan berbeda yang diajukan di Knesset dan AS menyatakan dengan jelas posisi tersebut bahwa mereka ingin memajukan rencana perdamaian Presiden Trump," ujar pernyataan dari kantor Netanyahu.
Komentar Netanyahu kepada para legislator tampaknya merupakan upaya untuk melemahkan dampak politik di Likud atas keputusannya memblokir sebuah undang-undang yang diajukan beberapa anggota parlemen sayap kanan untuk mencaplok permukiman. Seorang sumber di kantor perdana menteri mengatakan undang-undang tersebut diblokir untuk memberikan lebih banyak kesempatan dalam upaya diplomatik.
Pemerintahan Trump kurang kritis ketimbang pemerintahan presiden Barack Obama mengenai kebijakan permukiman Israel. Namun dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Ahad di Israel Hayom, sebuah surat kabar pro-Netanyahu, Trump mendesak Israel berhati-hati terkait masalah permukiman.
"Permukiman adalah sesuatu yang sangat menyulitkan dan selalu membuat perdamaian menjadi rumit, jadi saya pikir Israel harus sangat berhati-hati dengan permukiman," kata Trump.
Trump juga menyuarakan keraguan tentang komitmen Palestina dan Israel untuk berdamai. "Kita akan melihat apa yang terjadi. Saat ini, saya akan mengatakan orang-orang Palestina tidak ingin berdamai, mereka tidak ingin berdamai. Dan saya belum tentu yakin Israel ingin berdamai," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika