REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti, Senin (12/2), meminta pemerintah India dan Pakistan melakukan dialog menyelesaikan perselisihan Kashmir. Ia pun mengkritik media India yang dinilai membangun atmosfer ketidakpercayaan dan perang antara kedua negara.

"Dialog dengan Pakistan penting jika kita ingin mengakhiri pertumpahan darah. Saya tahu saya akan diberi label anti-nasional oleh pembawa acara berita malam ini, tapi itu tidak masalah. Orang-orang Jammu dan Kashmir menderita, kita harus bicara karena perang bukanlah pilihan," kata Mufti, seperti dikutip laman Anadolu Agency.

Permintaan Mufti ini disampaikan setelah meningkatnya intensitas bentrokan perbatasan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) antara kedua negara. Hal ini juga diperburuk oleh serangan militan terhadap instalasi senjata India di wilayah tersebut.

"Perbatasan kita bersaksi, Tuhan melarang, pertumpahan darah. Perdana Menteri kita (Narendra Modi) sering berbicara tentang pembangunan, namun pada saat bersamaan, sesuatu yang berlawanan terjadi di negara kita," kata Mufti.

Mufti merupakan Presiden Jammu and Kashmir Peoples Democartic Party. Saat ini partainya berkoalisi dengan partai yang berkuasa di India, yakni Bhartiya Janata Party (BJP). Mufti dan partai nya telah mendapat kritikan keras dan kehilangan suara mayoritas pendukung pada 2014. Hal ini karena mereka berupaya menghentikan demonstrasi sayap kanan BJP ke wilayah mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir kala itu.

Kashmir merupakan sebuah wilayah di Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim. Wilayah ini dikontrol oleh India dan Pakistan di setiap bagiannya dan diklaim secara penuh oleh keduanya. Sebagian kecil wilayah Kashmir juga dipegang Cina.

Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan berperang pada 1948, 1965, dan 1971. Di gletser Siachen di Kashmir utara, tentara India dan Pakistan telah bertempur sesekali sejak 1984. Lebih dari 70 ribu orang terbunuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika