REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyatakan terpukul atas banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa para kepala daerah. Hingga saat ini tercatat ada tiga kepala daerah pejawat yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kepala daerah itu mitra Kemendagri dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang semakin efektif dan efisien. Dengan banyaknya OTT saya merasa terpukul, juga sedih dan prihatin," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/2).

Dia menegaskan, seharusnya kepala daerah paham akan area rawan korupsi. Tjahjo mengingatkan, bahwa setiap saat pejabat lengah lengah terhadap godaan, maka dia akan terjerat hal-hal barbau korupsi.

Kepada para kepala daerah dan kepala daerah pejawat yang saat ini menjalani proses hukum akibat kasus korupsi, Tjahjo meminta semua koo[eratif dalam penyidikan KPK.

"Ikuti dan kooperatif dalam penyidikan KPK. Apa pun asas praduga tidak bersalah di kedepankan. KPK sendiri dalam fungsi pencegahan sudah selalu mengingatkan juga kepada Kemendagri dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga desa," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, pada Rabu pagi, KPK telah mengkonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Imas diketahui baru saja ditetapkan sebagai cabup Pilkada Subang. Imas dan pasangannya, Sutarno, juga sudah memperoleh nomor urut dua untuk Pilkada.

Sementara itu, saat ini ada dua calon kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Keduanya yakni Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada, Marianus Sae. Nyono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang dan Marianus sudah resmi menjadi Calon Gubernur NTT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika