REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. Sedianya, pada Kamis (15/2) kemarin penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen Tahun Anggaran 2016 tersebut.
"Pada Kamis (15/2) kemarin yang bersangkutan sedang sakit. Sehingga pemeriksaan akan dijadwalkan ulang hari Senin (20/2)," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (16/2).
Sebelumnya, KPK menetapkan Yahya Fuad, Hojin Anshori swasta yang juga merupakan tim sukses Yahya Fuad dan Khayub Muhamad Lutfi yang merupakan Komisaris PT KAK sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2017 di Jawa Tengah.
Dalam kasus ini, Hojin diduga berperan sebagai perantara dari Yahya Fuad dalam menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Uang itu diduga diperoleh dari kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab Kebumen. Fee proyek itu diberikan oleh Khayub kepada Yahya Fuad melalui Hojin.
Yahya Fuad diduga menerima fee dari setiap proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen Tahun Anggaran 2016. Fee yang disepakati pun sekitar 5 persen hingga 7 persen dari nilai proyek dengan total Rp 2,3 miliar.
Atas perbuatannya menerima suap, Yahya Fuad dan Hojin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Khayub ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain kasus suap, Yahya Fuad dan Hojin juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi terkait jabatan Yahya Fuad sebagai Bupati Kebumen.
Diduga, setelah dilantik sebagai bupati, Yahya Fuad mengumpulkan kontraktor rekanan Pemkab dan membagikan proyek pengadaan barang dan jasa. Beberapa proyek yang menggunakan APBD tersebut yakni, dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur tahun 2016, senilai sekitar Rp 100 miliar.
Kemudian, pembangunan RSUD Prembun senilai Rp 36 miliar. Kemudian, proyek lain senilai Rp 40 miliar dan Rp 20 miliar. Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Yahya Fuad dan Hojin dijerat dengan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika