REPUBLIKA.CO.ID, MUNICH -- Kepala Komisi Uni Eropa (UE) Jean-Claude Juncker menekankan pentingnya menawarkan prospek keterlibatan negara-negara Balkan Barat bila bergabung dalam UE. Namun, Juncker menekankan, negara-negara Balkan Barat harus menyelesaikan masalah perbatasan mereka dulu sebelum bergabung dalam Blok Benua Biru itu.
''Ada banyak persoalan perbatasan di Balkan Barat dan itu harus diselesaikan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya,'' kata Juncker seperti dikutip Reuters, Sabtu (17/2).
Dalam Konferensi Keamanan Tahunan UE di Munich, Jerman, Juncker menyatakan, ia pusing menghadapi sengketa perbatasan antara Kroasia dengan Slovenia. Persoalan semacam itu harus dipastikan selesai sebelum mereka bergabung dalam UE.
''Itu untuk mencegah munculnya kembali sengketa dengan negara UE lainnya,'' ucap Juncker.
Sebelumnya, Serbia dan Montenegro sudah dinyatakan berpotensi bergabung dalam Uni Eropa (UE) pada 2025. Perluasan wilayah UE hingga ke Balkan bagian barat itu juga akan ditawarkan kepada Macedonia, Albania, dan Bosnia.
Dalam dokumen Rencana Aksi Uni Eropa yang dipaparkan Komite UE di Brussel, Belgia awal Februari 2018 lalu disampaikan, untuk dapat bergabung dalam UE pada 2025, UE sendiri agar negara-negara Balkan barat menerapkan ferormasi menyeluruh di beberapa area seperti aturan hukum, hak-hak dasar, dan sistem tata negara. Reformasi ekonomi harus dibuat dengan menyadari kekurangan ekonomi yang miliki. Daya saing yang rendah dan tingginya pengangguran harus juga diselesaikan.
Namun karena persoalan politik, strategi UE ini juga jadi jalan mengukur kemampuan veto negara Balkan yang bergabung lebih dulu dengan UE terhadap negara Balkan yang akan bergabung dengan UE kemudian. Kekhawatiran kondisi politik internal negara-negara Balkan juga mendorong UE membentuk sistem 'yang lebih efektif' soal syarat calon negar anggota baru.
Tiap negara-negara Balkan barat di luar UE memiliki hambatan tersendiri untuk bergabung ke UE. Selain negara-negara Balkan barat, Turki juga sudah jadi calon negara anggota UE sajakn1999. Namun, pembicaraan kedua pihak belum berjalan efektif. Jerman bahkan bersiap mengajukan veto bilang Turki jadi bergabung di UE.