REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menggodok materi khutbah terkait pilkada serentak 2018. Materi disiapkan untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada. Dalam rencananya lembaga agama lain dilibatkan untuk merumuskan isi khutbah tersebut. Salah satunya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PBNU, Marsudi Suhud menilai, pihak Bawaslu tidak memiliki otoritas untuk mengatur materi khotbah agama, justru yang akan terjadi akan menimbulkan potensi persaingan antar para pemuka agama.
"Bawaslu itu otoritasnya pengawas pemilu saja, tapi kenapa mengambil porsi otoritas agama dengan ikut mengatur materi khotbah," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Senin (19/2).
Ia memprediksi tak semua pemuka agama akan setuju rencana Bawaslu tersebut. Meski tujuan Bawaslu merupakan langkah baik agar para elit politik tidak menjatuhkan satu sama lain.
"Ya memang tujuannya baik, tapi misal isi khutbah materi nu disiarkan pada aliran muhammadiyah atau sebaliknya, ini justru akan ada persaingan ulama," ucapnya.
Untuk itu, ia menyarankan Bawaslu untuk menjalin kerja sama dengan lembaga agama di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya konflik sara saat pilkada. "Cara kerja Bawaslu ini perlu diluruskan karena menyangkut umat beragama. Kerja sama saja misal masjid NU dan Nu atau masjid milik Muhammadiyah dengan MUI agar isi khotbah juga tepat sasaran," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu berkeinginan memberi materi khutbah yang berwawasan pencegahan, sosialisasi, pengawasan terkait pilkada serentak. Cara itu sebagai sarana agar pilkada tidak dipenuhi politik uang dan politisasi SARA. Ia menyebut materinya akan selesai dalam waktu dekat.
"Sedang dibikin, paling dua minggu selesai," kata dia usai acara deklarasi 'Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika