REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak cermat dan teliti dalam penyusunan dan perancangan anggaran pendidikan. Hal itu tercermin dari teledornya Kemendikbud, yang mengusulkan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa kesetaraan hanya sebagai dana tambahan, padahal dana tersebut bersifat mendesak.

"Kalau tambahan, susulan padahal sudah jelas kebutuhannya, berartiKemendikbud yang melakukan kesalahan itu, saya kira ini tidak boleh diulang kembali. Seolah-olah pendidikan di PKBM itu dipandang tidak penting dong," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada Republika, Senin (19/2).

Dia menyatakan, dari kesalahan tersebut, Kemendikbud sudah sepatutnya melakukan evaluasi diri secara menyeluruh agar keteledoran serupa tidak lagi diulang. Karena jika tidak, dampaknya akan sangat berpengaruh bagianak bangsa yang tengah mengenyam pendidikan juga berpengaruh pada kualitas pendidikan di tanah air.

Fikri menjamin, jika sebelumnya dana BOP untuk siswa kesetaraan sudah dimasukkan pada APBN murni maka baik DPR atau Kementerian Keuangan tidak akan menolak atau mengurangi dana pendidikan. Sebab, dia yakin, baik DPR maupun Kemenkeu menginginkan adanya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) masyarakat terhadap pendidikan yang dinilai masih rendah.

"Karena gak mungkin ini kemudian dikurangi atau dihilangkan, karena dana tersebut sangat membantu untuk kepentingan akses pendidikan," kata Fikri.

Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud segera melakukan upaya dan perjuangan nyata untuk menyelamatkan nasib 500 ribuan siswa kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terancam putus sekolah kembali karena tiadanya dana BOP. Jika tidak berhasil, maka Kemendikbud akan dinilai gagal untuk melakukan perbaikan pendidikan anak bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika