REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo mengatakan negaranya dan Amerika Serikat (AS) akan segera mengumumkan rencana melanjutkan latihan militer gabungan yang sempat ditunda. Pengumuman itu akan disampaikan olehnya dan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis antara 18 Maret hingga awal April mendatang.
Seoul dan Washington telah sepakat menunda latihan militer reguler mereka sampai Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Korsel berakhir pada 18 Maret. Setelah adanya keputusan untuk menunda latihan gabungan itu, Korea Utara (Korut) setuju untuk mengadakan perundingan resmi pertama dengan Korsel dan mengirim atlet ke Olimpiade Musim Dingin.
"Latihan itu ditunda sesuai semangat Olimpiade. Kami telah sepakat menundanya sampai setelah Paralimpiade dan tidak mengonfirmasi atau menyangkal apa pun mengenai apa yang akan kami lakukan setelah itu sampai kami mengumumkannya," ujar Song.
Pyongyang telah memperingatkan, tidak akan tinggal diam jika AS dan Korsel kembali melanjutkan latihan militer. Korut mengecam latihan tersebut dan menyebutnya sebagai persiapan menyerang negaranya.
Militer Korsel dan AS biasanya mengadakan latihan militer gabungan yang disebut Key Resolve dan Foal Eagle pada Maret dan April. Latihan ini dapat melibatkan sebanyak 17 ribu tentara AS dan lebih dari 300 ribu tentara Korsel.
Menteri Unifikasi Korsel Cho Myong-gyon mengatakan perundingan untuk tahap berikutnya akan terus berlanjut selama latihan militer ditunda. "Saya tahu perundingan bergerak menuju arah di mana latihan akan diadakan," kata Cho tanpa menjelaskan lebih jauh.
Kantor berita Korut, KCNA, mengatakan dimulainya kembali latihan militer gabungan itu akan menghancurkan tunas perdamaian yang telah mulai tumbuh di Semenanjung Korea. "Ini adalah tindakan provokatif untuk meredakan upaya aktif DPRK dan antusiasme masyarakat internasional untuk meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang damai," ujar KCNA dengan menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika