Selasa 20 Feb 2018 18:32 WIB

Luhut: Moratorium Proyek Elevated Bentuk Evaluasi Pemerintah

Moratorium tidak akan menganggu pembangunan yang dibutuhkan untuk Asian Games.

Suasana kondisi tiang girder proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2).
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Suasana kondisi tiang girder proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut moratorium seluruh pekerjaan proyek infrastruktur berat di atas permukaan atau melayang (elevated) dilakukan sebagai upaya evaluasi pemerintah. "Saya kira perlu evaluasi. Kita juga jangan terus ribut," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (20/2).

Luhut menyebut kecelakaan kerja dalam konstruksi proyek infrastruktur bisa terjadi di mana saja. Ia mengatakan Brazil yang berhasil jadi tuan rumah Piala Dunia 2014 bahkan pernah mengalami kecelakaan proyek infrastruktur besar.

Setahun sebelum perhelatan internasional itu, Stadion Itaquerao di Sao Paulo, Brazil, ambruk. Penyebabnya, sebuah "crane" atau alat angkat berukuran raksasa jatuh dan menimpa salah satu sisi stadion yang jadi venue pembukaan Piala Dunia 2014 itu.

"Kita lihat di Brazil mau Piala Dunia kalian ingat ada yang kolaps? Stadion utamanya kolaps. Jadi bisa terjadi di mana saja," katanya. Luhut menambahkan, keputusan moratorium pekerjaan proyek "elevated" dipastikan tidak akan mengganggu pembangunan juga sejumlah agenda kegiatan seperti Asian Games yang digelar tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan untuk sementara waktu (moratorium) seluruh pekerjaan proyek infrastruktur berat di atas permukaan atau melayang (elevated). "Pagi ini, saya sudah perintahkan, seluruh pekerjaan berhenti sementara waktu, mulai dari tol, LRT dan jembatan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas, elevated, untuk dilakukan audit oleh Komite Keselamatan Konstruksi (KKK)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Penegasan itu terkait dengan kejadian ambruknya "bekisting pearhead" di salah satu titik proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dan menyebabkan korban tujuh orang mengalami luka. Sebelum kejadian ini, beberapa peristiwa mirip dengan kejadian ini sudah kerap terjadi di Indonesia.

Menurut Basuki, setelah diaudit oleh KKK, pada setiap proyek dengan pekerjaan berat melayang tersebut, bisa atau tidak diteruskan ada di KKK. Basuki juga menambahkan, pihaknya juga sudah menghentikan sementara pekerjaan jembatan di Papua yang seharusnya hari ini (20/2) dilakukan pengangkatan (erection), diminta juga dihentikan dulu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement