REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengungkapkan bahwa banyak parpol yang merasa keberatan terehadap larangan kampanye di media massa. Selain parpol, stasiun televisi juga menyatakan keberatan dengan aturan larangan iklan kampanye parpol di media massa.
"Benar, bahwa parpol dan juga pihak televisi merasa keberatan dengan larangan iklan kampanye parpol di media massa. Kami memahami bahwa ada pertalian antara iklan dengan pemasukan (pemasukan kepada media televisi)," ungkap Wahyu ketika ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Dia pun mengungkapkan jika masa jeda selama tujuh bulan sebelum masa kampanye pemilu dimulai pada 23 September mendatang banyak menuai protes oleh parpol. Menurutnya, parpol meminta tetap ada kebebasan untuk melakukan sosialisasi dan iklan di media massa. "Tapi, kami juga menegaskan bahwa parpol dan media harus memahami posisi kami sebagai pembuat regulasi, bahwa harus ada regulasi selama jeda waktu selama tujuh bulan," lanjut Wahyu.
Wahyu kembali mengingatkan bahwa jeda masa kampanye yang ada saat ini sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Jeda masa kampanye dalam Pemilu Serentak 2019 ini berbeda dengan jeda masa kampanye untuk pemilu sebelumnya yang hanya berselang tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT).
"Nah, tujuh bulan ini bagaimana pengaturannya? Kan ada kekosongan aturan. Maka KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers membuat kesepakatan bersama untuk mengantisipasi kekosongan aturan itu, mengantisipasi celah akibat kekosongan aturan yang ada," paparnya.
Kesepakatan bersama tersebut salah satunya mengatur tentang larangan parpol melakukan iklan kampanye di media massa, baik cetak dan elektronik selama tujuh bulan jeda waktu sebelum masa kampanye dimulai. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, parpol tidak boleh memasang iklan kampanye di media massa, terhitung sejak 20 Februari hingga sebelum 23 September 2018. "Namun, untuk pemberitaan parpol peserta pemilu di media massa tetap diperbolehkan dengan tetap memegang asas keberimbangan," tegas Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika