REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengusulkan untuk mengadakan pemilihan yang besar setelah mengatakan koalisi oposisi akan memboikot sebuah jajak pendapat presiden yang rencananya dilakukan April mendatang.
Maduro mengatakan dirinya ingin menambahkan suara legislatif, negara bagian dan kota untuk memberikan sebuah pembaharuan demokratis. Namun partai oposisi mengatakan pemilihan presiden nantinya akan terjadi kecurangan dan tidak sah.
Venezuela mengalami krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Negara ini telah menderita bertahun-tahun dari inflasi tinggi dan kekurangan makanan serta obat-obatan parah. Maduro mengatakan pemilihan akan diadakan dengan atau tanpa koalisi oposisi Persatuan Demokratik, yang dia tuduh berperilaku tidak pasti.
"Untuk sebuah pemilihan parlemen yang hebat di negara ini, saya mengusulkan secara resmi kepada Majelis Konstituante Nasional untuk dipertimbangkan dan mari kita buat sebuah pemilihan yang kuat untuk pembaharuan demokrasi di negara ini," katanya dilansir di BBC, Kamis (22/2).
Dalam sebuah pernyataan, koalisi Persatuan Demokratik mengatakan pemilihan pada April adalah tindakan terburu-buru. Pihak tersebut meminta pemerintah mengadakan pemilihan di akhir tahun.
Keputusan oposisi untuk tidak ikut ambil bagian terjadi setelah berminggu-minggu terjadi perselisihan menyusul keputusan Majelis Konstituante Nasional, sebuah superbody yang dapat mengesampingkan semua cabang pemerintahan lainnya, untuk mengumumkan pemilihan presiden dari Desember.
Majelis konstituante secara eksklusif terdiri dari pendukung pemerintah. Pihak oposisi menuduhnya melakukan perubahan tanggal untuk memanfaatkan perpecahan dalam koalisi oposisi.
Dua kandidat presiden terkuat mereka tersingkir dari posisi untuk melawan Maduro. Leopoldo Lopez tetap berada di bawah tahanan rumah dan Henrique Capriles dilarang bekerja akibat tuduhan saat dirinya menjabat sebagai gubernur negara bagian.
Pemimpin oposisi karismatik lainnya telah meninggalkan negara tersebut karena takut ditangkap. Sementara dewan pemilihan nasional negara yang mendukung pemerintahan Maduro, telah melarang koalisi Perserikatan Demokratik dan beberapa partai utama di dalamnya untuk menggunakan nama resmi mereka dalam pemilihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika