REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley, Kamis (22/2), mengatakan sebuah proposal tentang rencana perdamaian Palestina dan Israel hampir rampung. Menurutnya, proposal ini akan menentukan proses perdamaian di Timur Tengah.
"Saya pikir mereka menyelesaikannya, kata Haley saat ditanyatentang rumusan proposal perdamaian Timur Tengah setelah menghadiri sebuahacara di University of Chicago Institute of Politics, dikutip laman Al Arabiya.
Kabar ini muncul sehari setelah dua utusan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah, yakni Jared Kushner dan Jason Greenblatt, bertemu dengan duta besar Dewan Keamanan PBB. Keduanya meminta dukungan Dewan Keamanan terkait rencana perdamaian yang akan datang.
"Mereka (Kushner dan Greenblatt) masih bolak-balik. Rencana (perdamaian) ini tidak akan dicintai kedua pihak (Palestina dan Israel). Dan ini juga tidak akan dibenci oleh kedua belah pihak. Tapi ini merupakan template untuk mulai berbicara," kata Haley.
Haley pun mengomentari tentang diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump pada Desember 2017. Menurutnya, hal tersebut memang telah ditentukan Kongres AS.
Dia mengatakan beberapa presiden telah berjuang tidak mengambil keputusan seperti Trump karena takut hal itu akan membuat langit runtuh. Langit masih di atas sana.
"Dan sekarang apa yang kita miliki adalah saat di mana negosiasi bisa dimulai antara Israel dan Palestina," ujar Haley.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam sebuah pidatonya di Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu, menyerukan dibentuknya mekanisme multilateral untuk menyelesaikan konflik antara negaranya dan Israel. Ia meminta diadakan sebuah konferensi pada pertengahan 2018 untuk meluncurkan proses perdamaian yang lebih luas di mana AS tidak memiliki peran sebagai mediator sentral.
Abbas memang telah kehilangan kepercayaan terhadap AS sejak mereka mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Abbas, AS tak lagi bisa menjadi mediator andal karena terbukti bisa dan membela kepentingan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika