REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien. Ia mengaku, tren penghematan terus meningkat dalam pengadaan barang dan jasa.
"Tantangan kita adalah untuk membelanjakan Rp 2.220,7 triliun anggaran belanja negara di tahun 2018 ini. Untuk pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa sebetulnya kita sudah melihat adanya suatu prestasi yang cukup impresif," ujar Sri dalam workshop Pengadaan Nasional di Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/2).
Ia menjelaskan, pada 2016 nilai lelang yang dimenangkan berhasil menghemat anggaran hingga 9,2 persen atau senilai Rp 28,3 triliun. Kemudian, pada tahun lalu, penghematan bisa mencapai 11,32 persen atau senilai Rp 34,6 triliun.
Sri berharap, penghematan bisa kembali terjadi untuk belanja barang dan jasa yang mencapai kurang lebih Rp 750 triliun untuk pusat dan daerah pada 2018. "Ini tidak berarti bahwa kita tidak ingin membelanjakan uang tapi membelanjakan uang dengan baik adalah salah satu ciri dari negara-negara yang maju," ujar Sri.
Sri mengatakan, prestasi pemerintah untuk belanja operasional terus mengalami perbaikan. Ia mengaku, tingkat penyerapan pada 2016 yang sebesar 85,3 persen membaik pada 2017 menjadi 96,9 persen.
Selain itu, untuk belanja modal kenaikan penyerapannya juga cukup impresif dalam 3 tahun terakhir. Ia merinci, pada 2015 tingkat penyerapan untuk belanja modal mencapai 78 persen, kemudian pada 2016 meningkat me jadi 82 persen dan pada 2017 menjadi 92 persen.
"Jadi dari sisi penyerapan anggaran terjadi perbaikan. Sekarang fokus kita pada hari ini melakukan workshop adalah pada kualitas dari pengadaan barang dan jasa baik dari sisi kecepatan, akuntabilitas, efisiensi, dan tentu saja pada akhirnya efektivitas dari belanja pemerintah," ujar Sri.
Ia berharap, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah bisa menstimulasi ekonomi, menciptakan efisiensi, dan persaingan sehat. "Pada akhirnya itu akan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika