REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengancam menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi pada Kamboja setelah partai penguasa di negara itu mengaku merebut semua kursi Senat dalam pemilihan umum, Senin (26/2).
Pemilihan umum itu mendapat kecaman karena banyak pendukung kelompok oposisi tidak mendapatkan hak memilih. Kementerian Luar Negeri Uni Eropa dalam pernyataan tertulis mengaku mempertimbangkan sejumlah tindakan terbatas terhadap Kamboja. Pernyataan itu adalah peringatan bagi Perdana Menteri Hun Sen bahwa sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya akan terkena sanksi.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Uni Eropa juga mengaku meninjau ulang kebijakan perdagangan, yang memberi perlakuan khusus bagi barang asal Kamboja karena menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh sang perdana menteri, yang telah berkuasa 30 tahun, menjelang pemilihan umum pada Juli mendatang.
"Dewan Uni Eropa mendesak Kamboja untuk segera memulihkan demokrasi. Menimbang perkembangan terbaru, Uni Eropa akan mempertimbangkan sejumlah tindakan terbatas jika situasinya tidak segera membaik," kata Kementerian Luar Negeri Uni Eropa.
Uni Eropa juga mengaku akan meningkatkan pengawasan terhadap semua perjanjian dagang dengan Kamboja yang membuat negara Asia Tenggara itu bisa mengekspor berbagai macam barang bebas tarif, termasuk baju dan produk tekstil, ke Uni Eropa, sebuah kumpulan negara dengan total pasar mencapai 500 juta orang.
Partai oposisi utama di Kamboja, Partai Penyelamat Nasional (CRNP) dibubarkan oleh pengadilan pada November tahun lalu atas permintaan pemerintah. CRNP juga mengaku 5.062 anggota mereka tidak mendapatkan hak pilih.
Pembubaran itu terjadi setelah penangkapan terhadap pemimpin CNRP, Kem Sokha yang diduga merencanakan kudeta terhadap pemerintah yang sah dengan bantuan dari Amerika Serikat. Tudingan itu dibantah oleh Amerika Serikat dan Kem Sokha.
Hasil awal dari pemilihan umum itu, yang disiarkan penguasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP), pada akhir pekan lalu menunjukkan mereka merebut 58 dari 62 kursi di Senat, yang membuat tiga partai sisa tidak mendapatkan apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika