REPUBLIKA.CO.ID, FLORIDA -- Sejumlah korban selamat dari tragedi penembakan di Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland, Florida, enggan kembali bersekolah sampai aturan perundang-undangan tentang larangan senjata diberlakukan. Para siswa itu kini berkampanye untuk mencari dukungan demi memperjuangkan keinginan mereka.
"Saya tidak akan kembali ke sekolah pada Rabu sampai undang-undang itu disetujui," kata David Hogg dalam kampanye di New Jersey, dikutip New York Daily News.
Hogg adalah pemimpin gerakan kampanye mendukung diberlakukannya larangan senjata tersebut. "Secara harfiah, undang-undang pada saat ini akan berjalan dengan sukses."
Baca juga, Israel Ungkap Sosok Penembak Mati Belasan Siswa di Florida.
Setelah insiden penembakan mematikan yang menyebabkan 17 siswa terbunuh dan seorang guru meninggal dunia, Hogg dan rekan-rekannya sangat vokal untuk memperjuangkan undang-undang senjata yang lebih ketat.
Bunga, balon-balon dan boneka di Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, Florida menjadi simbol untuk mengingat korban penembakan di sekolah tersebut, Ahad (18/2).
Gubernur Florida Rick Scott dan pimpinan Partai Republik dalam parlemen negara bagian tersebut telah setuju untuk memberikan peraturan serangkaian tindakan yang mencakup meningkatkan usia minimum untuk membeli semua jenis senjata, yaitu menjadi 21 tahun.
Selain itu, juga memberdayakan pengadilan untuk melarang orang-orang dari kepemilikan senjata jika dianggap menimbulkan ancaman. Scott juga menganjurkan untuk mengeposkan petugas keamanan bersenjata di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk mencegah calon penembak.
Gubernur dari Partai Republik itu pekan lalu bertekad untuk undang-undang baru sebelum sidang legislatif berakhir. "Kita harus menyelesaikan ini dalam dua pekan ke depan," ujarnya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menanggapi insiden serangan itu dengan mengundang para korban dan orang tua ke Gedung Putih. Dia mengadvokasi para guru dengan ingin mempersenjatai mereka, namun gagasan tersebut ditolak oleh Scott.
Ikuti Whatsapp Channel Republika