REPUBLIKA.CO.ID,  Wawancara Dradjad Wibowo, Ekonom Senior Indef

Presiden Joko Widodo telah mengonfirmasikan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023. Bagaimana tanggapan Anda?

Sesuai UU BI, Presiden memang berhak mengajukan calon tunggal. Tinggal DPR akan menyetujui atau tidak. Perry adalah pejabat karier BI. Sebenarnya tidak ada masalah apakah gubernur BI itu orang internal atau eksternal BI. Yang terpenting adalah integritas, kapasitas, dan akseptabilitas.

Tetapi, BI sudah dua kali berturut-turut dipimpin gubernur yang bukan pejabat karier BI, yaitu Darmin Nasution dan Agus Martowardojo. Saat ini Deputi Gubernur Senior BI (Mirza Adityaswara) juga bukan pejabat karier BI.

Pengusulan Perry tentu memberi semangat kepada pejabat karier BI. Sebab, mereka mempunyai peluang yang sama dengan siapa pun. Ini bisa memberikan suntikan moral bagi pegawai BI, yang akan positif bagi BI juga.

Bagaimana dengan kemampuan Perry untuk memimpin BI?

Dari sisi integritas, kapasitas, dan juga akseptabilitas, Perry sangat memenuhi syarat. Kami sudah belasan tahun saling mengenal. Dia pejabat yang lurus. Secara akademis, dia sangat bagus, meski agak sedikit konservatif. Dia sangat menguasai berbagai isu kebanksentralan. Gaya manajemennya relatif kalem sehingga banyak pihak akan bisa menerima dia. Jadi, saya rasa Perry relatif mulus lolos di DPR.

Perihal karakter Perry yang sedikit konservatif, bagaimana kencenderungan kebijakan terkait suku bunga acuan nanti ketika Perry memimpin BI?

Saya rasa akan hati-hati dan konservatif. BI di bawah Perry akan cenderung risk averse (menghindari risiko) dalam kebijakan suku bunga acuan dan sangat menjaga stabilitas moneter.

Apa tantangan yang perlu diwaspadai Perry jika menjadi gubernur BI?

Tantangan yang dia hadapi yang paling krusial adalah mengelola stabilitas rupiah. Dolar Amerika Serikat sekarang cenderung menguat, jadi BI harus bisa mengelola agar rupiah bergerak gradual, tidak anjlok signifikan.

Selain itu, BI perlu menyiapkan dan mengatur sistem pembayaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). ICT ini membuat sistem pembayaran jauh lebih cepat dan efisien, tetapi juga berisiko cukup tinggi. BI perlu mampu mengawal perubahan drastis ini.

Tantangan lain adalah kerja sama BI dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Meskipun OJK banyak diisi oleh mantan pegawai BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga pejabat karier BI, namun, harus diakui, gesekan dalam koordinasi pengawasan perbankan masih banyak terjadi. Masih besarnya wilayah abu-abu antara pengawasan mikro versus makro membuat gesekan ini mudah muncul.

Perry dan Wimboh sudah saling kenal dan bekerja sama selama puluhan tahun. Mumpung risiko krisis perbankan masih relatif rendah, keduanya perlu sering duduk bersama untuk merapikan wilayah abu-abu ini.

Perry dan Wimboh punya kesempatan membangun sejarah koordinasi pengawasan perbankan yang kuat sebagai fondasi ke depan. (Pengolah: muhammad iqbal).

Ikuti Whatsapp Channel Republika