REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan peleburan atau holding dua perusahaan milik pemerintah, yaitu Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara). Presiden Jokowi ingin mengetahui lebih detail mengenai manfaat dari holding dua perusahaan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal detail yang ingin diketahui Jokowi adalah mengenai bisnis model dari dua institusi tersebut, sehingga sinergi kedunya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Terutama dari sisi belanja modal agar bisa lebih efisien, dan tidak adanya investasi yang tumpang tindih.
"Tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yg lebih kompetitif. Itu dimintakan kepada kita untuk dilaporkan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (28/2).
Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi neraca keuangan PGN merupakan perusahaan yang terbuka dan telah melakukan berbagai langkah investasi. Dengan kondisi ini maka harus dilihat lebih jauh neraca kedua perusahaan sehingga bisa diketahui apakah ada kemungkinan saham PGN diambil oleh Pertamina agar bisa menghasilkan return on equity dan return on asset maksimal kepada para pemilik saham publik atas keputusan holding ini.
Berbagai indikator mengenai sinergitas kedua perusahaan ini pun dipelajari seperti indikator capital spending dari sisi efisiensi, indikator dari hasil investasi, sehingga diharap neraca paling kuat dari PGN akan menjadi hal baik juga untuk Pertamina.
"Jadi intinya adalah bapak Presiden (Jokowi) mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul baik bagi BUMN dalam menyehatkan neracanya, memperbaiki tata kelolanya, dan menciptakan efisiensi kinerja," ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, yang paling diharapkan Jokowi dalam peleburan ini dua perusahaan ini adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dari sisi pelayanan, pengadaan gas di sektor perekonomian untuk kemudian ada harga gas yang lebih kompetitif baik untuk perusahaan atau pun masyarakat pengguna.
Di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa pelebuhan Pertamina dan PGN merupakan sesuatu yang positif untuk kedua perusahaan BUMN ini. Melalui holding maka pelayanan masyarakat bisa lebih baik. Investasi yang lebih efisien dipastikan bisa berdampak pada jangkauan melayani pengguna.
"Sehingga banyak pelanggan-pelanggan bisa menikmati harga gas yang murah. itu harapan kita," kata Rini.
Untuk rapat utama pemengan saham (RUPS), Rini menuturkan bahwa RUPS PGN memang sudah dijalankan. Dia pun sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham minoritas dengan jangka waktu dua bulan.
"Jadi ya bulan akhir maret ini atau permulaan april. setelah Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangai bapak Presiden," pungkas Rini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika