REPUBLIKA.CO.ID,KABUL-- Salah satu hasil dari kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Afganistan adalah disepakatinya rencana pelaksanaan Pertemuan Kabul selanjutnya di Indonesia. "Pertemuan para ulama dari tiga negara yakni Indonesia, Afganistan dan Pakistan akan dilaksanakan di Indonesia, rencananya bulan Maret nanti. Akan diatur lagi siapa-siapa ulama yang akan ikut, masing-masing negara 15 orang," ujar JK di Kabul, Rabu (28/2).
Saat menghadiri dan menjadi pembicara di forum Kabul Process Conference, Wapres JK kembali menegaskan kesiapan menangani pertemuan selanjutnya. “Saya hadir di sini dalam konferensi ini dan menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan,” katanya di hadapan 28 perwakilan negara yang hadir di pertemuan yang berlangsung Istana Haram Sarai, Kabul itu.
Konferensi yang dibuka oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ini, Wapres JK mengatakan, bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting dalam proses perdamaian di Afghanistan. Konflik berkepanjangan selama 40 tahun, JK mengatakan, sangat membuat siapapun menderita. “Merobek persatuan masyarakat dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Karena konflik tidak pernah menguntungkan siapa pun,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, seperti dilaporkan wartawan Republika Andi Nur Aminah dari Kabul, Afghanistan, Wapres JK menceritakan tentang persatuan di Indonesia di hadapan peserta konferensi. Dia menjelaskan, sebagai negara dengan lebih dari 700 kelompok etnis dan 340 bahasa daerah, Indonesia telah mengalami banyak tantangan dan konflik sebagai bangsa yang pluralistik. "Alhamdulillah, kami mampu mengatasi tantangan dan konflik itu dan kami merasa terhormat untuk berbagi pengalaman ini,” paparnya.
Wapres JK menambahkan, perdamaian harus dipupuk termasuk menempa ikatan kepercayaan antara orang-orang di semua tingkat. Selain itu, juga membangun komitmen yang kuat dan solid dari semua elemen masyarakat, untuk menegakkan prinsip saling menghormati, pengertian dan membangun dialog.
JK menyebut, inklusivitas dalam membangun perdamaian sangat penting. Setiap orang Afganistan adalah elemen kunci dan harus menjadi bagian dari solusi. "Suara setiap orang Afghanistan harus didengar. Tidak ada yang harus ditinggalkan, semua suara terdengar. Karena inklusivitas menyuntikkan rasa memiliki dan berbagi tanggung jawab terhadap perdamaian dan pembangunan perdamaian,” pesan Wapres.
Lebih lanjut Wapres JK mengatakan, hal yang juga penting dalam membangun perdamaian adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kredibilitas proses itu sendiri. “Ini adalah bahan penting untuk perdamaian yang tahan lama,” ujarnya.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Wapres mengatakan, Indonesia sangat memahami peran penting dari para ulama dalam memelihara perdamaian dan rekonsiliasi. Karena itu, usulan untuk mempertemukan ulama tripartir menjadi langkah awal menuju perdamain Afganistan.
"Indonesia tanpa ragu-ragu menyambut dan menerima permintaan Afganistan untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ulama Internasional. Indonesia percaya bahwa konferensi ulama ini akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan,” ucapnya.
JK menambahkan, karena di Afganistan kelompok yang berseteru antara Mujahidin dan sebelahnya lagi Taliban, adalah dua-duanya berdasarkan Islam, sedangkan konstitusi Afganistan itu sangat menegaskan negara Islam. "Jadi bagaimana antara pemerintah dan Taliban ini dipertemukan pendapatnya lewat ulama," katanya.
Lantas mengapa Indonesia yang dipilih? JK mengatakan, alasannya adalah karena Indonesia negara dengan penduduk Islam terbesaar. Selain itu, Indonesia dipandang tak punya kepentingan politik maupun ekonomi di Afganistan. "Jadi Indonesia dinilai cukup fair," ujarnya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang mendampingi JK selama berada di Afganistan menambahkan, proses rekonsiliasi Afganistan sudah berlangsung cukup panjang. Retno mengatakan, selama setahun ini terus melakukan komunikasi dengan pemeritah Afganistan. Tahap selanjutnya, komunikasi intensif akan dilakukan dengan ulama Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika