REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --   Pembentukan perusahaan induk atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti tambang belum menunjukkan hasil yang maksimal.

"Sebenarnya rencana holding BUMN itu bagus di atas kertas. Tapi, pemerintah tergesa-gesa dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan," kata pengamat ekonomi Rizal Ramli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/2).

Rizal meminta pemerintah berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN tersebut. Sebab, masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah, seperti efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.

"Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfaat," ujar Rizal.

Terakhir, Rizal meminta pemerintah berhati-berhati dalam mengimplementasi holding BUMN. Menurut dia, jika kegagalan itu yang terjadi, maka pembentukan holding akan menambah birokrasi. Termasuk juga memperpanjang rantai pengambil keputusan dan juga biaya.

Guna merealisasikan konsep holding BUMN pemerintah telah merilis sejumlah landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dalam beleid tersebut, wacana holding sendiri akan menyasar banyak BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan, pangan dan konstruksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika