REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Jaksa Agung Mesir Nabil Sadeq telah memerintahkan stafnya untuk mengawasi media secara ketat untuk melawan pemberitaan yang merugikan kepentingan nasional. Langkah ini diambil untuk menekan perbedaan pandangan sebelum pemilu, sekaligus untuk memastikan terpilihnya kembali Presiden Abdel-Fattah el-Sisi.
Dalam sebuah pernyataan singkat, Jaksa Sadeq menggambarkan media sebagai kekuatan yang jahat. Menurutnya, banyak media yang telah mencoba untuk merusak keamanan dan keselamatan bangsa melalui siaran dan publikasi bohong serta berita palsu.
Jaksa akan mengambil tindakan hukum terhadap media yang menyebarkan berita, pernyataan, atau rumor palsu yang bisa menanamkan teror di tengah masyarakat, melukai kepentingan umum, atau mengganggu perdamaian. Badan pengawas media harus memberitahu jaksa jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh media.
"Ini adalah langkah mundur dalam konteks kebebasan pers yang semakin berkurang. Bahaya di sini bukan hanya untuk kebebasan pers, tapi juga untuk kelangsungan jurnalisme sebagai profesi di Mesir," kata Yahya Qalash, mantan kepala serikat Jurnalis Mesir.
Menulis di halaman Facebook pribadinya, pengacara hak terkemuka Nasser Amin mengatakan pernyataan jaksa agung tersebut kemungkinan akan memiliki dampak destruktif pada hak dan kebebasan dan juga sistem peradilan Mesir.
Di tahun-tahun sebelumnya, pihak berwenang pada umumnya menggunakan metode tidak langsung untuk membungkam para pembangkang. Media pemerintah dan sebagian besar jaringan TV swasta yang setia kepada Sisi telah dengan boros memuji kebijakannya, menutupi kegagalan, dan menghapus kritik terhadap Sisi.
Jaringan TV yang kritis telah dihapus dan puluhan situs berita independen di Internet telah diblokir. Media pro-pemerintah terkadang merendahkan pers asing karena dinilai telah mempromosikan citra negatif negara tersebut. Juru kamera di jalanan juga sering menghadapi pelecehan dari publik atau polisi.
Ancaman yang lebih tajam terhadap media terjadi di waktu yang sangat sensitif menjelang pemilu. Sisi dengan terang-terangan memperingatkan, pemerintah tidak akan menolerir siapapun yang mengkritik hasil pemungutan suara dan meragukan legitimasinya.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah calon kandidat presiden Mesir telah dipaksa mundur dari kontestasi atau ditangkap. Pada akhirnya, Sisi akan melawan pesaing yang dengan jelas telah menyatakan dukungan terhadapnya dan mengikuti bursa pencalonan di detik-detik terakhir hanya untuk membuat Sisi kembali menang.
Komisi pemilu Mesir telah melarang media untuk menerbitkan jajak pendapat, lima hari sebelum pemungutan suara berakhir. Wartawan yang tetap melakukannya akan segera dicabut lisensinya.
Pada Selasa (27/2), pihak berwenang Mesir telah meminta pejabat dan tokoh terkemuka untuk memboikot BBC sampai jaringan tersebut meminta maaf. BBC telah menyiarkan laporan mengenai pembungkaman terhadap perbedaan pendapat yang dilakukan oleh Sisi yang berakhir dengan penyiksaan dan penghilangan paksa.
Laporan BBC itu berdasarkan wawancara dengan aktivis dan individu lain yang mengungkap pelanggaran yang dilakukan polisi. Seorang ibu mengatakan putrinya ditangkap oleh polisi setahun yang lalu dan belum pernah terlihat lagi sejak saat itu.
Kelompok pro-pemerintah mengatakan laporan tersebut adalah upaya untuk mencemarkan nama baik Mesir. Laporan itu juga bisa menyebarkan propaganda yang sama dengan yang dilakulan Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang dilarang.
Sisi telah muncul sebagai tokoh global dalam melawan ekstremisme Islam dan telah banyak mendapat pujian karena melakukan reformasi keras untuk memperbaiki ekonomi Mesir. Dia mengatakan dia ingin membangun negara yang modern dan demokratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika