REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginginkan agar sejumlah standar yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Presiden pada hari ini melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Heru sebelumnya adalah Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2016.

"Ya kita ingin agar BNN nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang mungkin Pak Heru (Kepala BNN baru, Heru Winarko) sudah lakukan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN," kata Presiden di Istana Negara di Jakarta, Kamis (1/3).

Presiden mengakui bahwa Heru akan mengalami banyak tantangan dalam memimpin BNN apalagi menyusul banyaknya kapal berbendera asing yang membawa barang ilegal tersebut ke perairan Indonesia.

"Baik standar mengenai 'governance', standar tata kelola organisasi dan yang paling penting sisi integritas karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omsetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," tambah Presiden.

"Yang jelas semakin sedikit barang-barang yang masuk, narkoba yang masuk, akan semakin baik. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba. Artinya juga dari sisi rehabilitasi, tetapi juga dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga baik," ungkap Presiden.

Sedangkan Budi Waseso (Buwas) sebelum pelantikan mengakui Heru sudah merupakan orang terbaik yang dipilih oleh Presiden. Sebelumnya beredar nama Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Ari Dono digadang-gadang sebagai calon Kepala BNN.

"Pilihan terbaik yang sudah dipilih oleh Pak Presiden pasti pengganti saya akan lebih baik dari saya, dan ini memang pasti ya harapan kita karena menghadapi narkotika itu memang harus orang-orang memang memiliki integritas dan mental yang bagus, profesional, nah itu harus," kata Buwas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika