REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menuturkan banyak masyarakat yang meragukan penegakan hukum yang berkeadilan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, ada publik yang menilai penegakan hukum saat ini lebih menyasar aktivitas di dunia maya dan orang-orang yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

"Data persepsi publik menunjukkan, publik agak khawatir karena ada kesan tiap kritik berujung pada tindakan represif aparat hukum, ini yang perlu jadi perhatian," tutur dia, Kamis (1/3).

Sebab, menurut Rico, di saat yang sama, publik juga berharap pisau hukum di era pemerintahan Jokowi ini tidak hanya tajam terhadap aktivis dunia maya yang secara nyata bertentangan dengan pemerintah. Misalnya pada penindakan terhadap Muslim Cyber Army belakangan ini.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang, banyak sekali situs-situs dan akun yang menyerang dengan bahasa menghasut dan tidak kalah kasar terhadap tokoh-tokoh yang dikategorikan (bersikap) kritis terhadap pemerintah. Kok upaya represi hukum terhadap situs-situs dan akun-akun penyebar hoaks terhadap tokoh kritis tidak diusut? Kok tidak diberangus? Imparsialitas menjadi penting di sini," ucapnya.

Berdasarkan data survei Media, lanjut Rico, hampir 40 persen responden yang punya hak pilih, menilai penegakan hukum terhadap aktivis yang kritis kepada pemerintah, bisa memunculkan citra otoritas terhadap Jokowi. "Data yang kami miliki, hampir 40 persen publik menilai penegakan hukum terhadap aktivis yang kritis bisa mendatangkan citra otoriter terhadap Jokowi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika