Jumat 02 Mar 2018 15:26 WIB

Kisah Gadis Gaza Berjuang Operasi Ginjal Saat Blokade Israel

Ibu Inam hanya diizinkan sejenak melihat putrinya sebelum operasi.

Rep: Marniati/ Red: Nur Aini
Bendera Palestina. Ilustrasi
Foto: Reuters
Bendera Palestina. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Setelah melawan gagal ginjal hampir sepanjang hidupnya, Inam al-Attar (12 tahun) dari Jalur Gaza akhirnya memperoleh izin medis yang dikeluarkan oleh otoritas Israel untuk menjalani operasi di salah satu rumah sakit Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Namun Inam dipaksa melakukan perjalanan dari tempat pemeriksaan Israel Erez, utara Gaza, tanpa didampingi orang tuanya.

Dilansir Aljazirah, Jumat (2/3), biasanya, seorang pasien medis dari Jalur Gaza diberikan setidaknya satu wali untuk menemaninya ke rumah sakit yang dirujuk secara medis di Tepi Barat, Yerusalem atau Israel. Inam telah mengharapkan ibunya Salwa menemani setiap langkahnya.

"Orang-orang Israel tidak memberi kami alasan untuk menolak memberi saya ijin untuk pergi bersamanya," ujar Salwa al-Attar.

Ia mengatakan, seluruh keluarga mencoba meyakinkan ia dan Inam bahwa mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Inam pergi sendiri. "Tapi saya terlalu putus asa untuk mengizinkannya pada awalnya. Inam membutuhkan perawatan jam dan tidak ingin pergi tanpa saya," katanya.

Pada Senin, Salwa menemani putrinya dalam perjalanan singkat dari rumah mereka di Beit Lahia ke pos pemeriksaan Erez, yang juga dikenal sebagai penyeberangan Beit Hanoun. Tentara Israel mengizinkan Inam untuk melewatinya, tetapi mereka mengatakan bahwa ibunya harus kembali karena dia tidak memiliki izin untuk menyeberang. "Inam sampai di Kompleks Medis Ramallah setelah satu setengah jam dan terus menangis untukku," ujarnya.

Cerita Inam menyebar begutu cepat. Media lokal berkumpul di kompleks medis tersebut. Sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh kerumunan wartawan di sekelilingnya, gadis kecil itu menangis. "Aku ingin ibuku. Saya tidak menginginkan hal lain, saya hanya ingin ibu saya ikut dengan saya," kata Inam sambil menangis.

Gubernur Ramallah, Laila Ghannam, termasuk di antara orang yang menerima kedatangan Inam. "Kita akan membawa ibumu ke sini, jangan khawatir," katanya pada Inam sambil memeluk gadis itu erat-erat.

Ghannam menyatakan, gadis Attar adalah putri dari semua keluarga Palestina di Tepi Barat. Dia menambahkan Kementerian Kesehatan dan Kompleks Medis Palestina mengikuti situasi Inam, dan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan.

Inam berumur hampir setengah tahun saat dia jatuh sakit. Awalnya orang tua Inam berpikir anaknya hanya menderita flu. Namun saat dibawa ke rumah sakit, Inam diketahui menderita ginjal polikistik, kondisi langka yang merupakan kasus pertama di wilayah Palestina yang diduduki.

Selama bertahun-tahun, kesehatan Inam memburuk. Tahun lalu dia mulai pergi ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah setidaknya lima kali dalam sepekan. Kemudian kesehatannya kembali memburuk karena akumulasi air di tubuhnya, sehingga dokter di Gaza tidak punya pilihan selain mengangkat ginjal kirinya. Namun dokter menemukan ginjal kanannya juga menderita dan hanya berfungsi 16 persen.

Ibu Inam, Salwa menjelaskan anaknya harus putus sekolah dan minum 28 pil setiap hari. Menurut dokter, transplantasi ginjal dari salah satu anggota keluarga Inam akan memperbaiki kondisinya.

Tes selanjutnya mengungkapkan paman ibunya, Khalid, sebagai kandidat terbaik untuk transplantasi ginjal. Namun runtuhnya institusi medis di Gaza dan penipisan persediaan karena blokade 12 tahun Israel dan Mesir di daerah kantong pantai tersebut membuat operasi tidak mungkin dilakukan.

Keluarga Attar kemudian meminta Kementerian Kesehatan dan Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas untuk turun tangan. Hal ini agar memberikan Inam izin medis untuk menjalani operasi di Kompleks Medis Palestina di Ramallah, yang memiliki tingkat keberhasilan 99 persen dalam transplantasi ginjal.

Pada akhir Februari, izin untuknya dan Khalid dikabulkan. Setelah kedatangan Inam di Ramallah, dia menolak untuk melakukan tes kesehatan tanpa ibunya di sampingnya. Kantor koordinasi sipil Palestina akhirnya bekerja sama dengan pihak Israel. Pada Rabu, Salwa diizinkan untuk melewati pos pemeriksaan Erez. "Saya kaget. Saya menerima telepon dari kantor koordinasi dan mereka mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki waktu 10 menit untuk sampai ke Erez sebelum ditutup," kata Salwa.

Salwa mengatakan bersama saudaranya Khalid dan Inam, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di kompleks medis. Tanggal untuk operasi belum ditetapkan, karena mereka harus menunggu dua pekan untuk hasil tes medis Inam dan pamannya.

"Ini bukan perawatan, ini operasi. Kami tidak tahu kapan kita bisa pulang, mungkin beberapa pekan atau beberapa bulan lagi. Tapi yang pasti saya senang berada di sini bersama putri saya," katanya.

Bulan lalu, sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Medical Aid for Palestinianians (MAP), Human Rights Watch, Pusat Hak Asasi Manusia, dan Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel, menyoroti rendahnya jumlah izin yang dikeluarkan Israel bagi warga Palestina di Gaza yang ingin mencari pengobatan penting di luar jalur.

"Otoritas Israel menyetujui izin untuk penunjukan medis hanya 54 persen dari mereka yang mengajukan permohonan pada 2017, tingkat terendah sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai mengumpulkan angka di 2008," kata pernyataan tersebut.

Tingkat persetujuan pada 2012 adalah 92 persen namun terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Pernyataan tersebut juga menyalahkan penundaan rekor tinggi oleh Otoritas Palestina dalam mengeluarkan persetujuan yang diperlukan, serta penutupan perbatasan Rafah yang berlanjut di Mesir, dan pergerakan yang dibatasi lebih lanjut.

Akibatnya, 54 warga Palestina, 46 di antaranya menderita kanker, meninggal pada 2017 setelah Israel menolak atau menunda izin mereka. "Sistem penutupan harus dihapuskan sehingga pasien memiliki akses yang aman ke perawatan kesehatan di rumah sakit Palestina di wilayah Palestina yang diduduki dan di tempat lain," kata Direktur Al MezanIssam Younis. Ia mengatakan korban dan keluarga mereka harus memiliki hak atas keadilan dan pemulihan yang dijunjung tinggi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement