REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Para menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN berkumpul dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-24 di Singapura, Kamis (1/3). Dalam pertemuan tahunan itu, para menteri ASEAN sepakat untuk mengembangkan perdagangan, antara lain melalui e-commerce, penerapan sertifikasi mandiri, dan ASEAN Single Window.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang mewakili Indonesia dalam AEM, menegaskan bahwa Indonesia menginginkan sistem perdagangan barang yang adil, baik secara online maupun offline. Barang yang diperdagangkan secara online harus dikenakan tarif seperti pada perdagangan secara offline.

"Prinsip ini diharapkan tertuang secara jelas dalam pembahasan ASEAN Agreement on e-commerce, yang merupakan salah satu program prioritas Singapura sebagai Ketua ASEAN tahun 2018," ujar Enggartiasto.

Ia mengatakan, sikap ini diambil Indonesia demi mendukung target ASEAN menjadi peringkat ekonomi ke-4 di dunia pada tahun 2030. Dalam retreat kali ini, para menteri ekonomi ASEAN juga turut membahas berbagai inisiatif usulan yang dibawa Singapura.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan, Indonesia mendukung inisiatif khusus Singapura di bidang integrasi ekonomi ASEAN, antara lain mengenai perbaikan fasilitasi perdagangan untuk mendorong semua negara anggota ASEAN mengimplementasikan pengiriman

Form D secara elektronik (e-Form D) di portal ASEAN Single Window. Dengan mengirimkan e-Form D tersebut, maka negara yang bersangkutan berkomitmen untuk mempercepat proses customs clearance dalam rangka ekspor.

Hingga saat ini, anggota ASEAN yang telah melaksanakan pengiriman langsung e-Form D melalui portal ASEAN Single Window per Januari 2018 untuk mendapatkan pemberian tarif preferensi oleh petugas bea cukai adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar masih dalam proses pengembangan National Single

Window di negara masing-masing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika