REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Gerindra, PAN, dan PKS yang terjadi di kediaman Prabowo kemarin (1/3) menarik perhatian masyarakat. Salah satunya membicarakan mengenai koalisi ketiga partai ini dan posisinya dalam koalisi.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan posisi PAN menjadi kekhawatiran tersendiri dalam kubu Prabowo ini. Permasalahan dalam koalisi ini muncul karena baik dari PKS maupun PAN ingin calon Wakil Presiden diambil dari kader mereka jika posisi calon Presiden diambil dari Gerindra.
"Yang menjadi masalah adalah PKS dan PAN yang ingin Cawapres dari mereka. Kalau Prabowo tidak menggandeng salah satunya, bisa saja ada yang kabur," ujar Pangi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (2/3).
Ia mengatakan, PAN memiliki dua pilihan, pertama bisa saja tetap berada di koalisi tersebut dan menerima jika koalisi ini nantinya mengusung kadernya atau kader PKS. Pilihan kedua, yaitu PAN meninggalkan koalisi ini dan bergabung dengan Demokrat.
Pangi menyatakan meskipun Gerindra dan PKS ditinggalkan PAN, kubu ini nantinya masih bisa mengusung calon. Mengingat perolehan kursi mereka sudah mencapai 20 persen.
PAN juga dikatakan tidak mungkin kabur ke kubu Jokowi karena posisi di sana sudah gemuk. Pilihan satu-satunya ketika meninggalkan Gerindra adalah bergabung dengan Demokrat. Kemungkinan-kemungkinan di atas disebut Pangi bisa saja terjadi.
"Jika PAN tidak mau bergabung karena kadernya tidak digandeng, Gerindra dan PKS tetap bisa maju. Tidak ada masalah," ujarnya.
Selanjutnya Pangi menyatakan kemungkinan PAN bergabung dengan kubu Jokowi sangat kecil. Hal ini mengingat koalisi Jokowi sudah penuh dengan PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.
Pilihan terakhir yang dimiliki PAN adalah bergabung dengan SBY. Bisa saja nanti akan muncul poros ketiga dengan AHY sebagai capres dan Muhaimin dari PAN sebagai cawapresnya. Kemungkinan ini bisa saja terjadi.
Terakhir Pangi menyatakan koalisi di Indonesia ini rata-rata berbicara mengenai apa mendapat apa dan memiliki kepentingan apa. Sehingga setiap koalisi yang terbentuk tidak bersifat permanen dan berdasarkan kepentingan.
Jika koalisi Prabowo ini bisa mementingkan kepentingan rakyat dan visi serta misi yang sama, akan menjadi hal yang sangat bagus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika