REPUBLIKA.CO.ID,BATAM -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyiapkan skema yang tepat untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Presiden Joko Widodo secara langsung memerintahkan pembangunan tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jembatan sepanjang lebih dari 7 kilometer (km) itu bernilai Rp 4 triliun. Ada potensi investasi masuk yang cukup besar.

"Nah skema apa yang akan kita pakai untuk membangun ini," katanya saat ditemui usai melantik Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kepri 2017-2022 di Hotel Aston Batam, Jumat (2/3).

Investor Cina tertarik dalam proyek tersebut. Meski diakui Basuki pihaknya belum menerima adanya laporan. Menurutnya, jembatan Batam-Bintan dapat dijalankan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sehingga melibatkan pemerintah dan juga swasta. "Kalau itu swasta pasti mahal, pasti membebani masyarakat," ujar dia.

Dengan mayoritas penanganan swasta, ia melanjutkan, jembatan akan diubah menjadi tol dengan tarif tinggi seperti halnya jembatan Suramadu. Tarif jembatan Suramadu tidak mahal karena dibangun dengan APBN.

Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji skema KPBU terbaik, yang paling menguntungkan semua pihak dalam proyek jembatan Batam-Bintan. Dalam kesempatan itu Basuki menekankan perlunya pengembangan wilayah di Bintan.

Harus ada sinergi pengembangan wilayah di pulau tersebut berupa kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya. "Harus ada pengembangan wilayah, kalau nggak hanya jadi jembatan tok ntar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika