REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Arief Budimanta menilai menurunnya Material Power Index (MPI) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 700 ribu di tahun 2014 menjadi 500 ribu-an di tahun 2016 merupakan salah satu bukti Presiden Jokowi sukses mengikis oligarki ekonomi. "Ini juga menunjukkan memberikan bagaimana sistem distribusi kesejahteraan itu dan keadilan ekonomi berjalan di masyarakat dari kebijakan-kebijakan pembangunan," kata Arief dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Angka tersebut menurut Arief masih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura. MPI di negara tersebut mencapai 46 ribu di tahun 2016 dan Malaysia 152 ribu di tahun yang sama. Yang kemudian menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, Arief mengatakan, yaitu bagaimana menurunkan MPI agar sistem distribusi kesejahteraan semakin nyata.

"Keadilan ekonomi bisa terwujud melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat menyeimbangkan antara kekuatan ekonomi rakyat dengan ekonomi oligarki," ujarnya.

Arief menjelaskan hal tersebut bisa dicapai dengan cara yang telah dilakukan pemerintah seperti menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 7 persen. Juga program wajib belajar 12 tahun, mengembangkan pendidikan vokasi, pengetatan pajak, membangun corak usaha bersama, hingga meningkatkan start up ke desa-desa.

Untuk diketahui, MPI merupakan sebuah angka rata-rata penduduk dibandingkan dengan 40 orang yang memiliki kekayaan terbesar. Arief menyontohkan, kalau MPI di angka 700 ribu, maka orang biasa kekuataannya 1/700 ribu dibandingkan dengan 1 dari 40 orang kaya. Baik akses ekonomi maupun akses politiknya.

"Sehingga yang besar jadi semakin besar dan dapat berikan pengaruh kepada arah kebijakan ekonomi. Kalau negara tidak hadir sungguh-sungguh, yang kecil susah mengejarnya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika