REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desa masa depan diharapkan bebas penduduk miskin, tidak lagi menjadi kawasan tertinggal, serta tidak ada lagi daerah yang kumuh. Empat program prioritas yang sedang digenjot oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diharapkan akan mampu menghilangkan kesan negatif desa tersebut.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo berharap persepsi soal desa di masa mendatang sebagai kawasan yang serba tertinggal, kumuh, serta dipenuhi oleh penduduk dengan penghasilan rendah atau bahkan miskin sudah tidak ada lagi melalui program kementerian yang sedang dijalankannya. "Kebutuhan sarana prasarana atau infrastruktur tercukupi, lapangan pekerjaan tersedia, iklim usaha berkembang, dan masyarakatnya hidup sejahtera. Itulah potret desa yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Eko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (3/3).
Menurut Eko, potret desa seperti itu sama sekali bukan sekedar impian sebab program Kemendes, khususnya empat program prioritas yang sekarang sedang digalakkan, memang akan mengarah pada desa mandiri. "Kalau empat program prioritas dijalankan dengan baik dan benar di desa-desa, maka dengan sendirinya masyarakat desa akan hidup sejahtera. Biayanya juga sudah ada, karena Dana Desa sudah cair sejak Januari 2018. Tahun ini alokasi Dana Desa mencapai Rp 60 triliun.Tinggal bagaimana komitmen pelaksanaan dan pengawasannya saja,” katanya.
Empat program prioritas Kemendes yang dimaksudkan Eko adalah Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes), dan pembangunan sarana olahraga desa. Eko menjelaskan, melalui Prukades, desa diharapkan akan tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.
Dengan demikian akan terjadi klasterisasi ekonomi atau pengelompokan desa sesuai potensi yang dimilikinya misalnya ada desa wisata, desa pertanian, dan lain-lain. "Jadi, akan terjadi putaran ekonomi dalam skala besar di desa," ujarnya.
Ia mencontohkan wilayah Telang di Kabupaten Musi Banyuasin yang fokus pada pengembangan padi, sehingga Bulog pun berinvestasi untuk penyediaan sarana pengeringan padi. "Dengan cara ini dunia usaha masuk ke desa, masyarakat pun tak perlu pusing lagi memikirkan proses pascapanen. Karena sarana pascapanen merupakan hal penting dalam sektor pertanian. Pasar akan melirik hal tersebut lantaran sarana pascapanen akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian baik dari segi jumlah maupun kualitas," jelasnya.
Sementara program prioritas kedua adalah penguatan badan usaha milik desa (BUMDes). Mendes PDTT menegaskan komitmenya untuk memperkuat BUMDes dengan meminta perusahaan-perusahaan mitra BUMDes di kabupaten untuk turut membentuk mitra BUMDes di desa-desa, sehingga ada pendampingan di tiap desa.
Ke depan, standar yang diterapkan di BUMDes pun diharapkan dapat mengikuti perusahaan besar. "Dengan begitu, bisa terjadi 'link and match' antara perusahaan besar, UKM, dan pengusaha kecil di desa-desa. Karena yang selama ini menjadi problem UKM dan pengusaha kecil ini adalah mereka tak memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, distribusi, dan pemasaran," kata Eko.
Saat ini, jumlah BUMDes sebanyak 18.446 unit dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. "Kementerian bekerja sama dengan Bulog telah membentuk holding BUMDes yang akan meluaskan jaringan BUMDes sehingga upaya pengembangan BUMDes akan lebih cepat," katanya.
Untuk menjamin eksistensi dan tumbuh kembangnya BUMDes, kini Kemendes sedang menyiapkan payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.
"Permen ini guna mewujudkan akselerasi pembangunan desa yang sudah cukup bagus dalam infrastruktur. Sekarang mulai pemberdayaan dan fokus mendorong desa sebagai sasaran utama pembangunan dan menjadikannya pengungkit untuk pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata Eko.
Sedangkan program prioritas ketiga adalah pembangunan embung desa, mengingat 80 persen desa di Indonesia adalah desa pertanian. Dengan adanya embung diharapkan kejadian-kejadian kekurangan air yang selama ini kerap terjadi di berbagai desa akan bisa teratasi.
Dalam program pembangunan embung ini, pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian. "Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 30 ribu embung pada 2017 di daerah tanah tadah hujan dengan areal sekitar empat juta hektare," jelasnya.
Program prioritas keempat adalah pembangunan sarana olahraga desa yang diharapkan akan mendorong berkembangnya event-event olahraga desa, seperti Liga Desa dan sebagainya. Menurut Eko,kegiatan tersebut tidak hanya mampu meningkatkan prestasi atlet di desa, tapi juga meningkatkan perekonomian desa.
"Harapannya, empat program prioritas ini bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa. Dana desa dipersembahkan untuk itu, tinggal bagaimana kami mengawal agar bisa diimplementasikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika