REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Ketua Komisi A DPRD Mimika, Papua, Saleh Alhamid meminta kepolisian untuk mau terbuka terkait proses hukum kasus penembakan yang menewaskan warga Imakolata Emakeparo (62). Imakolata tewas ditembak di Pelabuhan Cargodock Porsite Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh pada 3 Februari lalu.

"Penembakan warga Kabupaten Mimika, Papua itu harus dijelaskan ke publik sejauh mana kasus diselesaikan karena ini berkaitan dengan menghilangkan nyawa manusia bahkan persoalan ini menjadi heboh di Timika," ucapnya di Timika, Senin (5/3).

Pascapenembakan, massa sempat beraksi di ruas jalan depan kantor DPRD sempat diblokade dan menyebabkan arus lalulintas lumpuh. Menurut Saleh, seharusnya proses ini segera dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengadilan. Sebab, bukti-bukti dan fakta-fakta sangat jelas termasuk menetapkan pelaku penembakan yang juga sampai saat ini belum diumumkan oleh kepolisian Timika.

"Padahal kan tempat kejadian jelas, pelakunya jelas, modusnya jelas dan korban jelas, apa yang sudah diungkap. Sangat transparan sebab ada saksi. Ini bukan kasus penemuan mayat di hutan," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat terlebih khusus keluarga korban patut mempertanyakan sejauh mana upaya kepolisian untuk memproses kasus ini. Sementara, pihak kepolisian sendiri belum menunjukan tanda-tanda perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Jangan kemudian terkesan bahwa pelakukanya masyarakat itu cepat diproses tetapi kalau untuk aparat terkesan ditutup-tutupi, kan seperti itu," ujar Saleh.

Sebelumnya keprihatinan yang sama terkait lambatnya proses hukum kasus penembakan warga sempat disampaikan oleh Sekretaris Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika, Rudolof Kambayon di Timika. Rudolof meminta kepada kepolisian Timika untuk dapat mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus penembakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika