REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski berhasil memenangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Bulan Bintang (PBB) terancam cuma menjadi partai penghibur pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, PBB bakal kesulitan untuk bersaing dengan partai populer. Maka dengan demikian, PBB harus segera berbenah secara total jika tidak hanya ingin numpang lewat.

"Kalau PBB tidak segera perkuat konsolidasi kader dan mempertegas agenda perjuangan nasionalnya maka bisa saja hanya sebagai penghibur. Setiap kali Pileg ikut tapi suaranya tidak cukup untuk mendapatkan kursi di Senayan," ungkap Ramses saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/3).

Ramses mengatakan, masuknya partai-partai baru seperti Perindo dan PSI, dengan metode dan pola pendekatan partai-partai baru ke masyarakat lebih kuat. Sehingga dia menilai PBB masih sulit untuk mendulang suara kalau pola kerja yang mereka lakukan masih sama seperti sebelumnya. Disebutnya, PBB juga tidak begitu nampak visi misinya.

"Perjuangannya seperti apa juga sulit diketahui masyarakat, bisa saja dia Partai Islam tapi basisnya tidak kelihatan," tutur dosen dari Universitas Mercua Buana itu.

Apalagi, menurut Ramses, Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Pemilu 2019 cukup besar, yaitu sebesar empat persen. Dengan demikian, maka semua partai harus bekerja keras, termasuk PBB yang sebelumnya tidak memiliki kursi di Senayan.

Untuk mencapai target tersebut, dia mengatakan, PBB harus perjelas apa agenda nasional mereka. Baik aganda di bidang politik, hukum, kesehatan, atau lingkungan, tentu,yang bisa menggerakan hati rakyat memilih PBB.

"Selain itu, tokoh-tokoh yang didorong menjadi Caleg PBB, juga harus memenuhi kualifikasi. Misalnya, ketokohannya, basis dukungan tokoh dan aspek lainnya yang bisa mendongkrak elektabilitasnya," tutup Ramses. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika