Senin 05 Mar 2018 12:06 WIB

KPU Sebut Ijazah JR Saragih Harus Diverifikasi Kembali

JR Saragih harus menyerahkan kembali ijazah yang sudah dilegalisasi kepada KPU Sumut.

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Ratna Puspita
 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan KPU akan menindaklanjuti putusan Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) yang memenangkan JR Saragih atas sengketa penetapan calon kepala daerah. Evi menegaskan pihak JR Saragih harus menyerahkan kembali dokumen ijazah yang sudah dilegalisasi kepada KPU Sumut.

"Putusan Bawaslu itu meminta pemohon (JR Saragih) melegalisasi ijazahnya kembali kepada Suku Dinas Pendidikan (DKI Jakarta). Nah dokumen yang dimasukkan oleh saudara pemohon itu sebenarnya ijazah SMA yang dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan. Itu yang akan diverifikasi KPU Sumut. Karena perintahnya seperti itu ya tentu kami akan mempelajari keputusan Bawaslu tersebut," ujar Evi ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Selanjutnya, jika memang diperlukan proses verifikasi maka KPU akan melakukan verifikasi sebagaimana keputusan Bawaslu. Namun, Evi mengingatkan jika JR Saragih harus menyerahkan kembali dokumen ijazah yang telah dilegalisasi itu kepada KPU Sumut.

"Sebab perintah (putusannya) demikian, pemohon melegalisasi salinan ijazahnya lagi, baru kemudian KPU Sumut melakukan verifikasi. Mekanismenya bersama-sama atau seperti apa, nanti kami mungkin masih perlu mempertanyakan apakah dilakukan bersama-sama antara KPU-Bawaslu dan juga pemohon, " jelas Evi.