REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berkomentar terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/3) lalu. Menurut Muzani, ia tidak mempersoalkan materi yang dibacakan dalam pertemuan tersebut.
"Membicarakan tentang pencalonan presiden Jokowi ya itu hak dengan partai manapun dan partai siapapun tapi sebaiknya tidak di Istana yah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/3).
Sebab menurutnya, tidak tepat jika pembicaraan terkait jabatan presiden dilakukan di Istana Negara. Ia melanjutkan, berbeda jika pertemuan membicarakan persoalan negara dan program negara.
"Ya karena kan itu membicarakan jabatan beliau berikutnya ya, kalau membicarakan program negara dan lain-lain saya kira enggak ada masalah. Tapi ini kan kalau membicarakan pencalonan Jokowi. Ya itu sebaiknya di luar karena bisa menimbulkan sangka-sangka yang tidak baik," kata Muzani.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR itu pun membandingkan pertemuan Jokowi dengan tokoh bangsa lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto, yang menurutnya berbeda dengan pertemuan dengan PSI.
"Itu kan berbicara tentang negara sekali lagi ya kalau kemudian ini membicarakan pencalonan Jokowi kalau dengan Pak Prabowo dan SBY itu membicarakan persoalan bangsa," ujar Muzani.
Diketahui, Pertemuan jajaran pengurus partainya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (1/3), menuai cibiran sejumlah pihak lantaran pertemuan disebut membicarakan Pilpres di sela jam kerja Presiden. Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Kamis (1/3) di Istana Kepresidenan hanya sebatas silaturahim.
"Tentunya ini dalam rangka silaturahim, tidak ada materi yang sifatnya khusus karena pasti Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk kegiatan bersifat politik praktis," ujar Pramono.
Sementara, Ketua Umum PSI Grace Natalie juga telah mengklarifikasi pertemuan adalah inisiatif DPP PSI. Dalam pertemuan itu PSI dengan Presiden membicarakan masalah kebangsaan dan negara.
Menurut Grace, Presiden Jokowi memenuhi permintaan itu karena peduli dengan pendidikan politik kaum muda. "Masalah kebangsaan dan negara yang menjadi concern kami terutama adalah masalah korupsi dan intoleransi," kata Grace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika