REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan jika tidak ditangkap, penyebar berbagai kabar palsu alias hoax seperti grup Muslim Cyber Army bisa merusak demokrasi. Akan tetapi, menurutnya, yang penting polisi tetap profesional dalam menangani kasusnya.

"Kalau tidak ditangkap justru merusak (demokrasi), yang penting polisi profesional," kata Mahfud di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (5/3).

Menurut dia, seperti yang telah dilakukan grup Muslim Cyber Army (MCA), kabar palsu atau hoax memang marak dimunculkan menjelang pesta politik. Ada yang sengaja ingin mendongkrak popularitas atau menurunkan popularitas calon tertentu.

"Ada yang ingin membuat kekacauan saja karena ingin mengambil keuntungan dari kekacauan itu dan mengadu domba," kata dia.

Melihat tren penyebaran hoax hingga saat ini, menurut dia, isu agama selalu menjadi isu yang paling laris digodog untuk mendukung kepentingan politik. Ia menilai isu agama tidak akan hilang.

"Selalu ada saja untuk kepentingan politik atau dirinya sendiri, atau memang sikap politik untuk satu ideologi tertentu," katanya.

Tanpa pandang bulu, menurut dia, polisi harus menindak tegas pelakunya, apalagi terbukti telah memicu keresahan dan penyerangan di kalangan masyarakat. Menurut dia, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 dan pasal 45, dengan ancaman kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.

"Ini bisa dicari sumbernya, dicari ujungnya mesti ketemu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika