REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Aktivitas manusia seperti transportasi dan industri merupakan pemicu utama perubahan suhu atau yang biasa disebut dengan istilah antropogenik. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I, Edison Kurniawan.
"Saat ini masyarakat pasti merasakan perubahan suhu yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu," katanya di Padang, Selasa (6/3) pada kegiatan sekolah lapang nelayan yang digelar BMKG Maritim Kota Padang, Sumatera Barat.
Menurutnya aktivitas lain yang memicu perubahan suhu yakni, semakin banyaknya populasi manusia kemudian juga rumah kaca yang menghasilkan karbondioksida. Misalnya, saat ini sudah musim hujan namun cuaca masih panas dan hujan jarang turun. Perubahan ini juga menyebabkan sebuah musim berpotensi menjadi lebih cepat atau lambat.
Kemudian faktor yang cukup berpengaruh yakni gas rumah kaca, Edison menyebutkan Indonesia pernah dituduh sebagai penyumbang gas rumah kaca oleh beberapa negara.
Namun BMKG membuktikan melalui penelitian dan pengumpulan data salah satunya melalui BMKG Stasiun Pemantau Atmosfir di Koto Tabang Kabupaten Agam bahwa Indonesia masih dibawah emisi gas rumah kaca dunia.
Unsur yang terkandung dalam rumah kaca seperti metana dan karbondioksida memang meningkat, yakni dari 300 part per million (ppm) menjadi 380 ppm. "Namun emisi gas beberapa negara sudah mencapai 400 ppm," ujar dia.
Ia menyebutkan untuk mengatisipasi hal tersebut, pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya antisipasi dan mitigasi seperti memperbanyak menanam pohon dan ruang terbuka hijau untuk meredam unsur-unsur yang menyebabkan perubahan iklim.
Penanaman pohon-pohon yang berdaun lebar di pinggir-pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat serta di sudut-sudut kota, juga mengurangi polusi udara, kata dia.
Selain itu juga dibutuhkan pembatasan jumlah kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi sehingga unsur-unsur penyebab pemanasan global tidak meningkat signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika