REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perencanaan Koorporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Syofvi Felienty Roekman, mengatakan PLN memerlukan kondisi keuangan yang sehat agar proyek elektrifikasi bisa berjalan dengan baik. Di tengah harga bahan baku untuk pembangkit yang sedang tinggi seperti saat ini, Syofvi menilai, PLN perlu didukung untuk bisa mendapatkan harga bahan baku yang wajar.

Syovfi menjelaskan PLN sebagai perusaah negara memiliki dua tanggung jawab. Selain berperan sebagai penambah devisa negara, PLN juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Bisa dibayangkan, dengan kondisi harga batu bara cenderung naik mungkin sekarang 105 dolar AS per ton, harga gas tinggi, BBM naik, sementara tadi (tarif PLN tidak naik), kami memiliki tugas besar untuk melistriki desa di desa 3.660," ujar Syovfi di Energy Building, Selasa (6/3).

Syovfi menjelaskan untuk bisa melakukan pemenuhan listrik di desa-desa apalagi di remote area PLN paling tidak, perlu merogoh kocek untuk biaya operasional sebesar Rp 100 juta hingga Rp 200 juga per rumah. Dana ini tidak bisa didapatkan oleh PLN apabila kondisi keuangan PLN tidak sehat.

"Dari mana dana investasi itu kalau keuangan kita tidak sehat. Kalau dulu dapat APBN melistriki desa sebagian transmisi. Sekarang menjadi tanggung jawab PLN seluruhnya," ujar Syovfi.

PLN mengalami kesulitan karena tarif listrik tidak naik. Di sisi lain PLN diwajibkan melistriki seluruh desa di Indonesia. Dirinya mengaku, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengupayakan penetapan harga Domestic Market Obligation (DMO), agar PLN memiliki cukup anggaran untuk berinvestasi melistriki desa 2018.

PLN berjanji tetap berkomitmen meningkatkan elektrifikasi kelistrikan dan kualitasnya di seluruh desa tertinggal. PLN berharap penetapan harga acuan batubara bisa ditetapkan.