Rabu 07 Mar 2018 12:39 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Bangun Infrastruktur di Mappi

Wilayahnya 90 persen perairan atau sungai

Papua (ilustrasi)
Foto: Google
Papua (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kabupaten Mappi di Provinsi Papua yang memiliki wilayah dengan potensi sumber alam yang sangat besar dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, belum tersentuh pembangunan. Melihat sarana infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia hingga potensi pariwisata di wilayah hasil pemekaran Kabupaten Merauke itu sebenarnya masuk kategori daerah tertinggal.

Untuk itu, Bupati Mappi Kristosimus Agawemu meminta pemerintah pusat ikut membangun wilayahnya yang 90 persen terdiri perairan atau sungai. Menurutnya, pembangunan secara masif harus segera dilakukan, agar menjadi wilayah maju, seperti wilayah lainnya di Indonesia.

“Kondisi Kabupaten Mappi Papua, sangat minim infrastruktur dasar. Mulai dari dari gedung kantor, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga transportasi sangat minim," kata Kristosimus dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/3). 

Kristosimus menjelaskan, APBD Mappi hanya sebesar Rp 1,2 triliun sehingga tidak memadai untuk melakukan pembangunan secara masif. Pihaknya pun meminta dukungan pemerintah pusat guna melakukan pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat dan menjadi daerah berkembang dan maju. 

Dia mengaku, kasus gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, yang menyebabkan 68 orang meninggal dunia, bisa juga melanda Kabupaten Mappi, karena minimnya pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

Kristosimus berharap pemerintah pusat bisa merealisasikan pengembangan pelabuhan, bandar udara, pembenahan konektivitas angkutan sungai yang menghubungkan antar distrik dan kabupaten melalui kapal, di wilayah dengan luas mencapai 28.518 kilometer persegi (km2) tersebut.

Selain itu, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Mappi juga masuk dalam kategori tertinggal. Belum lagi sarana pendidikan, mulai dari gedung sekolah, infrastruktur, tenaga guru dan fasilitas penunjang, sangat jauh dari harapan.

“Posisi kami saat ini ada 260 kampung dengan sekolah dibawah standar. Kurang tenaga guru, tenaga medis. Kami sangat membutuhkan sembilan disiplin ilmu tenaga kesehatan,” ujar Kristosimus.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement