REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, penindakan tegas orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau hoaks sudah menjadi kewajiban. Ia pun mengatakan hoaks merupakan musuh bersama seluruh elemen bangsa ini.
"Sejak dulu jelas-jelas ya tindak tegas hoaks. Itu sudah dalil, sudah kewajiban kami (menindak tegas)," ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Dia mengatakan hoaks bukan hanya musuh bagi pemerintah. Korban dari hoaks mulai dari warga biasa, tokoh bangsa, hingga pemerintah.
Dia menerangkan hoaks membuat kekacauan. Dia juga mengatakan hoaks dapat membuat negara ini kisruh apabila dibiarkan begitu saja.
Sebab, masyarakat pun akan merasa percaya dengan hoaks dan tidak percaya dengan berita yang bukan hoaks. "Makanya yang hoaks itu kami sisihkan, basmi," kata dia sembari menepuk tangannya.
Menurutnya, hoaks dapat hilang perlahan jika dilawan bersama-sama. "Mari ya dengan teman-teman media, coba kita bangun pemberitaan yang sehat. Sama-sama kita berantas hoaks Kalau ramai-ramai kan lama-lama tersingkir itu," ujar Wiranto.
Sebelumnya, peneliti Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Ibnu Dwi Cahyo mengatakan setidaknya ada dua pendekatan agar penuntasan penyebar kabar bohong atau hoaks bisa dilakukan oleh pemerintah. Polri sebagai penegak hukum harus menangkap dan menindak semua aktor penyebar hoaks agar rasa percaya masyarakat terhadap mereka dapat meningkat.
"Melalui pendekatan hukum dan kebijakan. Sifatnya top down. Penegakan hukum seperti tercermin dengan penangkapan-penangkapan aktor hoax," kata dia kepada Republika, Selasa (6/3).
Menurutnya, pemerintah perlu menelurkan kebijakan yang mendukung pemberantasan hoaks. Salah satu contohnya terkait dengan edukasi masyarakat. Dia juga menyarankan pemberantasan hoaks melalui kurikulum pendidikan tentang berinternet dan bermedia sosial yang sehat.
Pendekatan berikutnya berupa pendekatan kultural. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah bersama masyarakat dan pegiat sosial. Dengan bekerja sama langsung bersama pegiat dan masyarakat, pemerintah bisa mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika