REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta meminta pemerintah turun tangan untuk menurunkan harga kertas. Sebab, tingginya harta kertas akan berimbas pada harga buku.
“Harga kertas terus naik, maka harga buku pun menjadi mahal. Dan ini jelas sangat memberatkan masyarakat, khususnya pembeli buku,” ujar Sekretaris Pengurus Ikapi DKI, Mappa Tutu, saat menyampaikan salah satu hasil rekomendasi dari Rapat Kerja (Raker) Pengurus Daerah Ikapi DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (7/3).
Karena itu, kata Mappa Tutu, Ikapi DKI meminta kepada pemerintah agar bisa mencegah kenaikan harga kertas, sebagai sumber dari bahan baku untuk dijadikan buku. “Kami meminta kepada pemerintah agar bisa menurunkan harga kertas yang terus mengalami kenaikan,” lanjut Mappa Tutu yang juga direktur Pustaka Bina Bangsa.
Dalam beberapa waktu terakhir ini, harga kertas terus-menerus mengalami kenaikan. Berkenaan dengan hal ini pula, sejumlah penerbit pun menaikkan harga buku.
Direktur Utama Akbar Media M Anis Baswedan mengakui, pihaknya telah menaikkan harga jual buku. “Kenaikannya cukup signifikan, antara 10-20 persen,” ujar Anis yang juga wakil ketua Ikapi DKI Jakarta.
Hal senada diakui pula oleh Suyono Ismanto dari Penerbit Erlangga dan Endah M dari Penerbit Prenada Media. Menurut Suyono, pihak Erlangga sejak Januari lalu telah menaikkan harga jual buku sebesar 10 persen. “Itu (10 persen, red) merupakan angka terendah, dan setiap tahun kami pasti akan menaikkan harga jual buku, baik buku baru maupun buku yang lama,” ungkapnya.
Direktur Prenada Media Endah M menyebutkan, sejak kenaikan harga kertas dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya yang banyak menerbitkan buku-buku untuk sekolah, terpaksa menaikkan harga jual buku ke kalangan masyarakat. “Kita tidak bisa menghindari hal ini, jadi kami pun menaikkan harga jual buku hingga 30 persen,” terangnya.
Endah mengakui, kenaikan harga kertas membuat harga jual buku menjadi mahal. “Dulu kita jual buku yang harganya Rp 60 ribu per eksemplar, sekarang ini naik 30 persen hingga menjadi Rp 80 ribu per eksemplar,” paparnya.
Atas alasan inilah, kata Mappa Tutu, Ikapi DKI sebagai induk organisasi penerbit Indonesia di wilayah DKI Jakarta, meminta kepada pemerintah untuk mengontrol kenaikan harga bahan baku buku, khususnya harga kertas. “Tanpa campur tangan pemerintah, maka harga-harga barang, termasuk buku, akan terus mengalami kenaikan,” kata Mappa Tutu.
Pembajakan
Rekomendasi lainnya yang juga disuarakan Ikapi DKI adalah soal pembajakan buku. Pembajakan buku, kini dirasakan semakin masif. Tidak hanya pembajakan buku dalam bentuk fisik, tetapi juga sudah merambah ke buku dalam format digital (ebook).
“Kami juga berharap instansi terkait di pemerintahan, dalam hal ini kepolisian, kiranya bisa melakukan pengawasan pada pembajakan buku yang semakin marak,” ujar Mappa.
Koordinator Buku Digital Ikapi DKI, Randy Anthoni mengungkapkan, pembajakan buku digital sudah cukup masif. “Sudah sangat parah. Ada buku yang dibajak dan biasa dijual dengan resmi seharga Rp 60 ribu, tetapi di sosial media, versi digitalnya dalam format ebook, hanya dijual seharga Rp 5.000. Itu pun, bisa dapat dua ebook,” terangnya.
Parahnya lagi, kata Randy, pembeli buku bajakan itu tidak harus membayar dengan uang tunai atau transfer. “Mereka bisa membelinya dengan pulsa di handphone,” ujarnya.
Di sinilah, lanjut dia, perlunya sinergi dan kerja sama sejumlah pihak, mulai dari penerbit, asosiasi penerbit, pihak kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk mengawasi perilaku pembajakan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika