REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prancis mendorong Indonesia lebih aktif berdialog dalam upaya penegakan HAM global. Ini karena Indonesia memiliki peran penting dengan tradisi toleransi dan inklusi budaya yang beragam.
"Kami ingin Indonesia lebih aktif dalam penegakan HAM di Dewan HAM PBB, juga Dewan Keamanan PBB saya harap, untuk ikut berkoalisi dan berbagi tradisi terhadap penanganan isu HAM," ujar Duta Besar Prancis untuk HAM Francois Croquette dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.
Selama beberapa hari di Indonesia, Croquette bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Agung, juga lembaga swadaya masyarakat untuk membahas di antaranya isu-isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), hukuman mati, juga RUU KUHP.
Dalam konteks regional, ia juga mendiskusikan tentang krisis kemanusiaan di Myanmar yang terjadi tahun lalu dan menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar yang menarik perhatian masyarakat dunia.
Meskipun saat ini Myanmar dan Bangladesh sedang dalam proses merepatriasi para pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine State, namun upaya itu dianggap belum cukup untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut.
Croquette berharap komunitas internasional berpartisipasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi atas konflik berkepanjangan yang memicu pembersihan etnis di Myanmar.
"Kami menyambut keterlibatan Indonesia dalam dialog dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi atas berbagai masalah ini," tutur dia.
Bagi Croquette, Indonesia adalah salah satu mitra dialog penting untuk diajak bekerjasama dalam lingkungan global yang terus dihadapkan pada tantangan penegakan HAM.
Ia pun memastikan bahwa dialog antarpemerintah kedua negara akan terus berlanjut baik itu dalam forum-forum internasional maupun kunjungan-kunjungan resmi.
"Kami tidak ingin kehilangan momentum ini, untuk secara serius berdialog intensif dengan pemerintah Indonesia," kata Croquette
Ikuti Whatsapp Channel Republika