REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rumah dengan uang muka atau DP nol rupiah bukan sekedar program rumah hunian. Program itu menurutnya adalah salah satu cara meminimalkan ketimpangan yang terjadi di Ibu Kota.

"Keberpihakan itu adalah pembeda yang selalu kita gaungkan. Sebagai contoh, mengapa kita membawa program DP nol rupiah? Banyak yang menganggap ini sekadar program hunian, bukan," kata dia di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/3).

Anies mengatakan, program pemerintah sebelumnya adalah menyediakan rumah susun sewa (rusunawa). Meski biaya sewa bulanan jauh lebih ringan daripada membayar kredit rumah, namun masyarakat tidak mendapat hak kepemilikan. Ini dinilainya tidak adil.

Menurutnya, program rumah DP nol rupiah ingin memastikan warga Jakarta memiliki aset atas tanah dan bangunan. Sebab, kata dia, lebih dari 50 persen penduduk DKI tidak memiliki hak kepemilikan atas hunian maupun tanah. Mereka hanya menyewa untuk tempat tinggal.

"Lebih dari sekitar 50 persen penduduknya itu bukan pemilik hunian, jadi separuh itu kontrak atau nyewa," katanya.

Sementara di Jakarta, kata Anies, adalah kota yang harga huniannya terus naik terus. Sehingga yang punya tanah jauh lebih makmur daripada yang tak punya tanah, dan yang punya bangunan lebih makmur daripada yang tidak punya bangunan.

"Karena itu kenapa kita ngotot dengan program ini, supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Di Jakarta itu separuh warganya tidak terbawa ke atas. Yang terbawa yang separuh lainnya. Ini kalau dibiarkan, bom waktu," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika