REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah sebesar 5 juta dolar AS untuk informasi mengenai pemimpin Taliban Pakistan, Mullah Fazlullah.

Pemerintah AS juga menawarkan hadiah sebesar 3 juta dolar AS untuk informasi mengenai pemimpin afiliasi Taliban Pakistan, Abdul Wali. Hadiah sebesar itu juga untuk informasi mengenai pemimpin sebuah kelompok militan Pakistan yang dituduh menyerang konvoi NATO, Mangal Bagh.

Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya menawarkan hadiah untuk informasi mengenai tiga pemimpin militan tersebut karena mereka menimbulkan ancaman kepada Pakistan. Mereka juga dinilai mengancam pasukan koalisi pimpinan AS di Afghanistan.

Pengumuman Departemen Luar Negeri AS ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri Pakistan Tamina Janjua mengunjungi Washington. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama kontra-terorisme dan strategi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Menurut Deplu AS, Taliban Pakistan, yang nama Urdunya Tehrik-e-Taliban Pakistan, atau TTP, mengaku bertanggung jawab atas serangan bom yang gagal pada Mei 2010 di New York City Times Square.

Banyak serangan yang diklaim oleh kelompok tersebut di Pakistan termasuk percobaan pembunuhan peraih nobel perdamaian, Malala Yousafzai pada Oktober 2012. Wali adalah pemimpin sebuah afiliasi TTP yang disebut Jamaat ul-Ahrar, atau JUA, yang telah menyerang warga sipil, minoritas agama, personel militer, dan petugas penegak hukum. Ia juga membunuh dua pegawai lokal Konsulat AS di Peshawar pada Maret 2016.

Sedangkan Mangal Bagh, memimpin Lashkar-i-Islam, sekutu TTP terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan dan pemerasan pajak perdagangan antara Pakistan dan Afghanistan. Kelompok tersebut juga telah menyerang konvoi pasokan NATO yang beroperasi di antara Afghanistan dan pelabuhan Karachi Pakistan.

"Masing-masing individu diyakini telah berkomitmen, atau menimbulkan risiko terkait tindakan terorisme yang signifikan yang mengancam keamanan Amerika Serikat dan warga negaranya," kata departemen tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika