REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PD Sarana Jaya memastikan bangunan Blok G belum bisa dibongkar pada bulan ini. Pihaknya akan menyiapkan tempat penempatan sementara (TPS) untuk pedagang Blok G Tanah Abang.
"Memang kita lagi kejar target cuma lagi negosiasinya nggak mungkin bulan ini dalam konteks Blok G dibongkar, nggak mungkin. Kita mau bikin TPS bukan mau pembongkaran," kata Dirut PD Sarana Jaya Arief Nasruddin, beberapa waktu lalu.
Arief menjelaskan, saat ini proses pembangunan masih terhambat masalah lahan. Pihaknya sedang melakukan pendekatan untuk mendapatkan lokasi TPS.
Ada beberapa opsi lahan yang bisa digunakan. Pertama, lahan milik Robby Sumampouw di samping Hotel Pharmin dan kedua milik PD Sarana Jaya di depan Stasiun Tanah Abang.
Arief mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan percepatan pembangunan TPS. Ia mengatakan pemindahan PKL baru dapat dilakukan saat TPS sudah selesai. Ia memperkirakan pembangunan TPS akan membutuhkan waktu sekitar empat bulan.
"Nggak mungkin kita bongkar kalau belum ada TPS-nya. Nggak mungkin, nggak mungkin," kata dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan perencanaan penataan Gedung Blok G Tanah Abang sudah memasuki tahap akhir. Ia berharap Pemprov DKI akan dapat menyepakati lokasi di sebelah Hotel Pharmin.
"Jadi kita kalau sudah bisa merelokasi pedagangnya. Kita akan bangun ulang Blok G dan akan dilempar dalam bentuk konsep Transit Oriented Development," kata Sandiaga.
Sandiaga menambahkan TPS ini akan digunakan oleh pedagang Blok G. Para PKL yang ada di Jalan Jatibaru nantinya akan menempati lokasi lain. Ia ingin pola penataan sementara dibuat dalam bentuk jembatan melayang atau skybridge.
"Kemungkinan kita akan buat temporer di platform-nya. Platform yang mau dibangun untuk menghubungkan antara beberapa blok dan beberapa sentral di situ dengan stasiun kereta api," kata dia.
Sandiaga berharap proses pembangunan TPS bisa dilakukan secara paralel. Para pedagang bisa langsung mendapat lahan sementara dan proses pembongkaran bisa dilakukan.
"Nanti detailnya, saya tidak kasih bocoran lebih banyak lagi. Detailnya akan dipresentasikan setelah penataan jangka menengahnya sudah disetujui oleh Pak Anies," kata dia.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gembong Warseso mengatakan pemindahan pedagang Blok sah-sah saja dilakukan, selama lokasi yang dipilih strategis. Pemprov DKI juga berkewajiban menghidupkan lokasi tersebut, agar para pedagang tidak mengeluh kehilangan pembeli.
Pada prinsipnya, kata Gembong, Pemprov DKI harus memprioritaskan para pedagang di Blok G. Mereka dinilai sebagai pedagang yang patuh taat pada aturan pemerintah.
Kebijakan Anies-Sandi dalam penataan kawasan Tanah Abang fase pertama justru dinilai tidak memprioritaskan mereka. Dengan memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di Jalan Jatibaru sama saja Pemprov mematikan penghidupan para pedagang Blok G.
"Kalau jualannya sama, ngapain ke Blok G. Di jalan juga ada," kata dia.
Lebih lanjut, dalam setiap kebijakannya, pemprov harus melibatkan semua pihak terkait. Pro kontra penutupan Jalan Jatibaru dinilai sebagai gambaran kurang koordinasi di antara pihak-pihak yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika