REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai terdapat potensi dampak negatif dari kebijakan pemerintah menetapkan harga jual batu bara untuk kelistrikan nasional. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengaku, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan pelaku usaha.

"Kami tunduk dan mendukung keputusan pemerintah. Tapi posisi kami dari awal adalah kami menginginkan agar harga jual batu bara tidak diregulasi dan mengikuti mekanisme harga pasar," kata Hendra ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (11/3).

Hendra mengatakan, keputusan ini jauh dari apa yang diinginkan pelaku usaha yang menginginkan harga pasar. Kementerian ESDM telah menetapkan harga batu bara untuk kelistrikan nasional.

Harga tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Lewat keputusan itu, pemerintah menetapkan harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri sebesar 70 dolar AS per ton untuk nilai kalori 6.322 GAR atau pemerintah akan menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) apabila HBA berada di bawah 70 dolar AS per ton.

Untuk harga batu bara dengan nilai kalori lainnya maka akan dikonversi terhadap harga batu bara pada nilai kalori 6.322 GAR tersebut. Hal itu berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan, saat ini masih akan mengumpulkan anggota asosiasi untuk mendengar tanggapan terkait penerapan keputusan tersebut. Meski begitu, Hendra mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi mengoreksi harga saham para emiten batu bara.

Selain itu, Hendra juga khawatir harga ekspor batu bara akan menurun karena pembeli di luar negeri meminta potongan harga. Kebijakan tersebut dinilai juga akan berdampak pada cadangan batubara nasional.

"Dengan adanya penurunan harga, biasanya perusahaan akan mengubah stripping ratio. Otomatis itu akan berdampak pada cadangan kita akan berkurang," ujar Hendra. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika