REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sebagian besar anggota parlemen Cina sangat mendukung perubahan yang cukup kontroversial dalam konstitusi negara tersebut. Perubahan itu akan membuka jalan bagi Presiden Cina Xi Jinping untuk tetap berkuasa tanpa batas waktu.

Pada Ahad (11/3), di Balai Besar Rakyat Beijing, hampir 3.000 delegasi National People's Congress (NPC) memberikan suara mereka untuk serangkaian amandemen konstitusi yang diajukan. Amandemen itu termasuk penghapusan batas periode kepresidenan yang hanya dua periode untuk masa jabatan lima tahun di setiap periode.

Dari 2.964 suara yang masuk, hanya dua delegasi yang menentang amandemen tersebut, sementara tiga delegasi lainnya abstain. Angka ini menunjukkan sedikitnya penolakan terhadap upaya Xi untuk menjadi presiden seumur hidup. Amandemen bisa disahkan jika mendapatkan dua pertiga suara di parlemen.

Partai Komunis mengumumkan amandemen itu pada 25 Februari lalu. Partai membenarkan perubahan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan jabatan kepresidenan dengan dua jabatan Xi lainnya, yaitu ketua partai dan pimpinan militer, yang tidak memiliki batas waktu.

Xi (64 tahun) yang dianggap sebagai pemimpin terkuat Cina sejak Mao Zedong, pekan lalu telah memberi dukungan penuh pada perubahan konstitusi yang diajukan. Ia menyebut amandemen itu sebagai cerminan dari kesamaan antara partai dan rakyat.

Namun beberapa kritikus mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan kepentingan publik. Xi juga secara politis akan sangat rentan dalam pemerintahan jangka panjang.

"Dia telah menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Pengangkatannya (sebagai presiden seumur hidup) bisa memicu pertikaian politik, itulah mengapa langkah ini berbahaya," ujar Li Datong, mantan editor surat kabar Cina Youth Daily, seperti dilaporkan laman CNN.

Karena amandemen konstitusi juga berlaku untuk wakil presiden, banyak analis melihat posisi seremonial ini akan diisi oleh salah satu letnan yang paling dipercaya oleh Xi. Wang Qishan (69), mantan ketua lembaga anti-korupsi Cina yang menakutkan, mungkin akan menjadi wakil presiden baru dan diberi tanggung jawab besar.

Perubahan konstitusional utama lainnya yang disetujui adalah pembentukan badan anti-korupsi nasional yang kuat. National Supervision Commission (NSC) akan memiliki status yang setingkat dengan kabinet, pengadilan tertinggi, dan kantor kejaksaan tertinggi, yang mengkonsolidasikan penyelidikan korupsi di berbagai instansi pemerintah.

NSC dapat menargetkan siapa saja yang menjalankan otoritas publik, bukan hanya anggota Partai Komunis. "Ini sangat mirip dengan tahap awal kepemimpinan Putin, akumulasi kekuatan. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah akumulasi kekuatan di sekitar Xi ini positif atau negatif untuk reformasi. Saat ini, kami tidak yakin dengan arah pemerintah dalam menjalankan kebijakan reformasi," kata Innes-Ker, analis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika