REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steve Mnuchin, pada Ahad (11/3) mengatakan, AS akan tetap mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara (Korut). Hal itu diungkapkannya walaupun negara tersebut telah menyatakan bersedia untuk berunding.
Sanksi akan dicabut bila dalam perundingan nanti Korut menyatakan siap menghentikan proyek rudal dan nuklirnya. "Sekarang kita memiliki situasi di mana presiden menggunakan diplomasi, tapi kita tidak akan menghapus kampanye tekanan maksimum (terhadap Korut). Itu perbedaan besar di sini, sanksi tersebut terus berlanjut, " kata Mnuchin.
Mnuchin mengatakan selama ini Presiden Donald Trump telah cukup dihujani kritik karena dianggap terlalu banyak menggunakan upaya diplomasi dalam menghadapi ancaman Korut. Oleh sebab itu, sanksi tetap menjadi elemen penting pada tahap ini.
Menurut dia, Trump seharusnya tidak perlu ragu lagi untuk menghadiri rencana pertemuan dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada Mei mendatang. Sebab Trump telah mengajukan syarat dan ketentuan bila Korut ingin berbicara dengannya.
"Presiden telah menjelaskan bahwa kondisinya adalah tidak ada pengujian nuklir dan tidak ada pengujian rudal. Ini akan menjadi kondisi selama pertemuan tersebut," kata Mnuchin.
Pekan lalu, Presiden Korsel Moon Jae-in telah mengutus Penasihat Keamanan Nasional ChungEui-yong dan Kepala Badan Intelijen Nasional Suh Hoon ke Korut. Keduanya ditugaskan untuk bertemu Kim Jong-un dan mengatur kemungkinan penyelenggaraan dialog yang tidak hanya melibatkan kedua negara, tapi juga AS.
Pertemuan pekan lalu pun membuahkan hasil. Kim Jong-un menyatakan bersedia menghadiri pertemuan yang juga akan dihadiri Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan yang direncanakan digelar pada Mei mendatang, Korut, Korsel, dan AS akan membahas tentang denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Trump telah mengatakan pertemuan tersebut bisa saja berakhir tanpa kesepakatan. Namun ia pun tak menutup kemungkinan KTT pada Mei nanti akan menghasilkan kesepakatan terbesar yang sukses menghentikan ambisi Korut dalam menyempurnakan senjata rudal dan nuklirnya.
Korea Utara diketahui telah dijatuhkan sanksi bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB akibat mengembangkan rudal dan nuklirnya. Namun sanksi-sanksi tersebut belum berhasil menghentikan proyek rudal dan nuklir Korut. Kim Jong-un bahkan pernah sesumbar bahwa sanksi hanya akan memantapkan keyakinan negaranya untuk memiliki rudal balistik antarbenua berkepala nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika