REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kabinet di Cina dirombak secara besar-besaran agar menghasilkan struktur pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terhadap rakyat. Usulan perombakan struktur lembaga pemerintahan tersebut mendapat persetujuan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertemuan pertama parlemen Cina (NPC) ke-13.
Wang Yong yang duduk di jajaran Dewan Pemerintahan telah menyampaikan arahan mengenai perombakan kabinet itu. Setelah penggabungan dan restrukturisasi, maka yang tersisa tinggal 26 kementerian dan komisi. Jumlah kementerian berkurang delapan dan setingkat wakil kementerian berkurang tujuh.
Di antara entitas baru dalam kabinet hasil perombakan itu adalah Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Urusan Veteran, dan Lembaga Kegawatdaruratan. Ada juga beberapa lembaga baru di bawah Dewan Pemerintahan, yakni Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional, Lembaga Imigrasi, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi.
Menurut Wang, restrukturisasi lembaga yang difokuskan pada beberapa bidang utama akan memperkuat peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, memberikan supervisi pasar, manajemen sosial, pelayanan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup.
"Tujuan perombakan ini sesuai kebutuhan pembangunan dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat," katanya sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.
Dia berharap perombakan kabinet tersebut bisa mengatasi persoalan kelembagaan dan membuat pasar lebih berperan dalam alokasi sumber daya. Perombakan tersebut juga diharapkan bisa membantu negara berpenduduk terbesar di dunia itu dalam membangun ekonomi modern agar menghasilkan pertumbuhan berkualitas.
Ma Liang, profesor dari Renmin University, berpendapat bahwa perombakan kabinet itu telah dipertimbangkan dalam beberapa tahun. Hal itu bertujuan untuk melancarkan pembangunan dan menciptakan lembaga berorientasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat luas.
Sebanyak 26 kementerian dan lembaga di Cina setelah perombakan adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, Komisi Urusan Etnis, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan Kementerian Urusan Sipil.
Kemudian Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial, Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Ekologi, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kawasan Urban, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Komisi Kesehatan Nasional. Selain itu Kementerian Urusan Veteran, Kementerian Kegawatdaruratan, Bank Rakyat China, dan Lembaga Audit Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika