Rabu 14 Mar 2018 17:55 WIB

Enam Isu Prioritas di Pilgub Jatim 2018 Menurut Polmark

Isu prioritas diketahui dari survei yang dilakukan Polmark Indonesia.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Andri Saubani
Direktur Riset Lembaga survei Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro memaparkan hasil surveinya terkait Pilgub Jatim 2018 di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (14/4).
Foto: Republika/Dadang Kurnia
Direktur Riset Lembaga survei Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro memaparkan hasil surveinya terkait Pilgub Jatim 2018 di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (14/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Lembaga survei Polmark Indonesia mengungkapkan berbagai isu prioritas pada kontestasi Pilgub Jatim 2018. Direktur Riset lembaga survei Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro menyatakan, isu prioritas tersebut diketahui dari hasil survei yang dilakukan Polmark Indonesia pada 6-11 Februari 2018.

Setidaknya, ada enam isu prioritas yang mampu meningkatkan elektabilitas kedua pasangan calon yang berkontestasi di Pilgub Jatim 2018. "Siapa yang bisa meyakinkan masyarakat bisa melakukan keenam prioritas ini dengan cukup baik, akan meningkatkan elektabilitas baginya," kata Eko dalam pemaparannya di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (14/4).

Pertama, isu penyediaan lapangan kerja, atau pengurangan jumlah pengangguran. Artinya, pasangan calon yang bisa meyakinkanasyarakat Jatim bahwa mereka mampu menyediakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, elektabilitasnya bisa melejit.

Kemudian isu kedua adalah biaya hidup mahal. Artinya, kedua pasangan yang berkontestasi di Pilgub Jatim harus bisa meyakinkan masyarakat, mereka bisa menekan harga biaya kehidupan sehari-hari.

Kemudian, isu selanjutnya adalah soal pendidikan. Di mana kedua pasangan cagub-cawagub harus bisa menegaskan mereka mampu menyediakan pendisikan yang berkualitas dan tuntas.

Isu keempat adalah korupsi. Di mana kedua pasangan yang berkontestasi harus bisa meyakinkan mereka tidak korup, dan mampu menekan angka korupsi di daerah-daerah di Jatim.

"Isu selanjutnya soal layanan akses kesehatan. Kemudian isu yang terakhir adalah soal infrastruktur," ujar Eko.

Eko menjelaskan, survei ini dilaksanakan pada 6-11 Februari 2018 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang (50:50) laki-laki dan perempuan. Populasi survei merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Jawa Timur, dan telah mempunyai hak pilih. Yakni, berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan survei.

Adapun, sampel survei tersebut berasal dari seluruh provinsi di Jawa Timur yang terdistribusi secra proporsional, berdasarkan besaran jumlah penduduk. Survei tersebut menggunkan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

"Setiap responden terpilih diwawancara dengan metode tatap muka. Kemudian dilakukan quality control sebanyak 20 persen, dengan cara mendatangi kembali responden terpilih," kata Eko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement