REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Tunggakan pembayaran tagihan air bersih pelanggan PDAM Tirta Mentaya Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, cukup tinggi. Jumlahnya mencapai Rp 5 miliar. "Kami terus berusaha menagih ini dan alhamdulillah terus ada hasil. Yang banyak menunggak ini masyarakat kita pelanggan rumahan. Kalau perusahaan dan instansi, sudah bagus pembayarannya setelah ada surat edaran bupati beberapa waktu lalu," kata Direktur PDAM Tirta Mentaya, Firdaus Herman Ranggan di Sampit, Kamis (14/3).
Nilai tunggakan pembayaran berfluktuasi setiap bulannya. Hal itu disebabkan penunggak pembayaran tagihan tersebut, bukan merupakan pegawai negeri atau swasta. Sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.
Banyak penunggak pembayaran tagihan air bersih merupakan warga yang berprofesi sebagai petani, pedagang, tenaga kontrak dan lainnya. Mereka biasanya baru membayar tagihan air bersih setelah dua atau tiga bulan ketika baru mendapatkan uang hasil panen maupun gaji yang baru dibayarkan per dua atau tiga bulan.
Mereka umumnya tersebar di kecamatan yang jauh dari pusat kota. Manajemen PDAM terus berupaya menagih tunggakan tersebut karena nilainya cukup besar. "Mereka kooperatif dan mau membayar. Tapi polanya memang seperti itu. Kalau ada uang, baru mereka bayar, jadi tidak rutin tiap bulan," kata Firdaus.
Saat ini pelanggan PDAM Tirta Mentaya Sampit mencapai 29.600 pelanggan. Masih ada 11 ribu hingga 12r ribu calon pelanggan yang masuk daftar tunggu. Baru-baru ini diresmikan instalasi pengolahan air bersih (IPA) berkapasitas 100 liter/detik yang nantinya menampung sekitar 8.000 pelanggan.
Selain itu, juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan IPA berkapasitas 200 liter/detik yang akan mampu menampung sekitar 16 ribu sambungan baru. Firdaus mengakui, kendala yang mereka hadapi saat ini adalah terbatasnya kapasitas. Karena itulah dia mengatakan, terus dilakukan pembangunan IPA baru. "Jika semua IPA tahun 2018 ini selesai maka total kapasitas menjadi 710 liter/detik dan bisa mencakup 200 ribu sampai 300 ribu jiwa.
Dia mengatakan, saat ini juga sedang dipertimbangkan kerja sama dengan salah satu perusahaan besar swasta yang memiliki instalasi pengolahan air bersih. Saat ini pembangunan jaringan di kecamatan-kecamatan sudah dibantu pemerintah pusat, tinggal dikoneksikan.
Kendala teknis yang masih dihadapi saat ini adalah usia pipa yang rata-rata sudah tua. Selain itu, pasokan listrik tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap proses pengolahan air dan kualitas air bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika