REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina telah memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusannya untuk keluar dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Namun, negara itu memberikan jaminan kepada PBB tentang komitmennya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Rodrigo Duterte akan menarik Filipina keluar dari ICC karena bulan lalu diumumkan pemeriksaan awal tuduhan kejahatan kemanusiaan di Filipina. Duterte dan pejabat tinggi negara itu diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan selama menjalankan program perang terhadap narkoba.

Wakil Tetap Filipina di PBB, Teodoro Locsin, mempublikasikan surat pemberitahuan itu kepada Sekjen PBB Antonio Guterres di akun Twitter-nya. Keputusan untuk menarik diri Filipina dinilainya merupakan sikap yang mempolitisasi hak-hak asasi manusia.

Duterte, yang dikenal mengambil sikap keras terhadap perdagangan obat bius, telah berulang-ulang membantah ia memerintahkan polisi membunuh para tersangka perdagangan obat bius. Polisi membantah tuduhan-tuduhan pembunuhan dan usaha-usaha pemerintah untuk menutupi kesalahan. Para aktivis mengatakan lebih dari 4.000 orang terbunuh dalam bentrok dengan polisi bersenjata dan menolak ditahan.