REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mempertanyakan langkah pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto yang lebih memilih menyorot persoalan penundaan pengumuman tersangka dari kalangan calon kepala daerah (cakada) 2018. Seharusnya, lanjut Busyro, pemerintah lebih menyorot kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung selesai. 

Caranya, dia menambahkan, membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas penyerangan terhadap Novel. "Mengapa pemerintah diam saja untuk membentuk TGPF? Mengapa di sektor ini Pak Wiranto selaku menteri senior dari Orde Baru, (pernah menjadi) pangab bahkan, yang sekarang dipercaya lagi oleh Jokowi justru tidak menyoroti TGPF itu. Padahal, dia punya kewajiban moral," tutur dia, Ahad (18/3).

Busyro menegaskan, teror yang dialami Novel bukan serangan terhadap pribadi, melainkan kelembagaan, dalam hal ini adalah institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang tugasnya membantu pemerintah dan membela rakyat yang hak-hak ekonominya dirampok oleh koruptor kelas kakap," ujarnya.

Sebelumnya, Busyro mengungkapkan, pernyataan Wiranto terkait penundaan pengumuman penetapan tersangka dari kalangan cakada menunjukkan pemerintah yang setengah hati dalam memberantas korupsi. "Mengapa demikian? Banyak indikasinya, misal RUU KUHP yang dibahas DPR dan Pemerintah. Arahnya nanti UU KPK tidak lagi lex specialis dan KPK hanya lembaga pencegahan korupsi," kata wakil ketua KPK periode 2010-2014 ini.

Pemerintah, dia menerangkan, sebaiknya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang membuat kepercayaan rakyat semakin berkurang. “Sudahlah, pemerintah ini kalau setengah hati soal pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK lebih baik diam,” kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika